Janji Ali Mochtar Ngabalin, Ada Jabatan, Tidak Ada Jabatan, Selalu Ada di Samping Joko Widodo
Ia mengaku akan berada di samping Jokowi untuk melurusakan sebuah narasi atau diksi yang menyesatkan warga Indoensia.
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com - Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan bahwa ia akan selalu berada di samping Presiden Joko Widodo (Jokowi) walaupun tidak memiliki jabatan di kabinet periode 2019-2024.
Hal tersebut Ngabalin ungkapkan setelah pembawa acara Karni Ilyas bertanya kepadanya mengenai panggilan dari Presiden Jokowi, dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (23/10/2019).
Diketahui bahwa Jokowi memanggil sejumlah tokoh ke Istana Negara terkait susunan kabinet periode 2019-2014 pada Senin (21/10/2019) dan Selasa (22/10/2019).
Namun nama Ngabalin tidak ada dalam daftar tokoh yang dipanggil oleh Jokowi pada saat itu. "Sekarang Ustaz Ngabalin, oh iya sudah dipanggil belum?," tanya Karni.
Baca: Akibat Cuitan Hina Polwan di Story Instagram, Nora Harus Disidangkan dan Menangis Peluk Korban
Baca: TERKUAK di Persidangan, Bowo Sidik Terus Terang Akui Terima Rp 600 Juta dari Bupati Tetty Paruntu
"Saya dipanggil tidak dipanggil hari-hari ada di Istana," jawab Nagabalin yang mengundang sorakan dan tepuk tangan dari orang-orang disekitarnya.
Nagabalin juga menjelaskan bahwa dirinya akan selalu berada di samping Jokowi walaupun tidak mendapatkan jabatan.
Ia mengaku akan berada di samping Jokowi untuk melurusakan sebuah narasi atau diksi yang menyesatkan warga Indoensia.
"Artinya kan datuk (Karni) juga tahu ada jabatan tidak ada jabatan, saya selalu ada di samping Joko Widodo," ungkap Ngabalin yang kembali membuat orang-orang bersorak.
"Jadi bagi saya ruang publik, ada Ali Mochtar untuk menjaga narasi dan diksi yang menyesatkan publik dan masyarakat saya harus meluruskan," sambungnya.
Selain itu, Ngabalin juga sempat memberikan contoh mengenai saat dirinya tengah meluruskan sebuah narasi yang menyesatkan publik.
Baca: TERKUAK di Persidangan, Bowo Sidik Terus Terang Akui Terima Rp 600 Juta dari Bupati Tetty Paruntu
Baca: TERKUAK di Persidangan, Bowo Sidik Terus Terang Akui Terima Rp 600 Juta dari Bupati Tetty Paruntu
Pria kelahiran Fakfak, Papua itu memberikan contoh mengenai dua kategori yang ada di BPJS.
"Umpamanya BPJS, ini untuk Doktor Said Didu, BPJS kesehatan itu ada dua kategori bapak yang pertama adalah penerima bantuan bagi mereka yang punya ekonomi rendah dan tidak mampu," jelas Ngabalin.
"Dan yang kedua BPJS kesehatan itu adalah bagi mereka yang mampu dengan kesadaranya membayar sendiri, apa logikanya."
"Logikanya adalah iuran Bapak Said Didu, iuran DPR dengan iuran masyarakat petani atau nelayan itu berbeda, mereka mendapatkan bantuan iuran," lanjutnya.
Menurutnya diksi dan narasi seperti itulah yang harus diluruskan olehnya kepada masyarakat luas agar tidak salah paham.
