Jokowi Bereaksi setelah Menterinya Dipertanyakan: Mendikbud Nadiem, Menhan Prabowo, Menag Fachrul

Selain itu, Jokowi juga berharap Fachrul mampu memperbaiki kualitas pelayanan haji.

Jokowi menambahkan, dalam sejarahnya, menteri agama sebelumnya juga pernah diisi dari kalangan TNI.

Namun hal itu terjadi sebelum reformasi.

Pada era Orde Baru, ada dua Menteri Agama yang berlatar belakang militer.

Mereka adalah Letnan Jenderal (Purn) TNI Alamsjah Ratoe Perwiranegara dan Laksamada Muda (Purn) TNI Tarmizi Taher.

Terkait dengan wakil menteri , Jokowi mengaku akan menyiapkan jika dibutuhkan.

"Mengenai kementerian agama dibutuhkan wamen atau tidak, itu kalau membantu tugas menteri ya nanti kita beri, kalau enggak, ya enggak," jelas Presiden.

Ketua PBNU Robikin Emhas sebelumnya mengatakan, pihaknya menerima protes dari banyak kiai.

Menurutnya, banyak kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menag.

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama.

Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Menurut Robikin, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.

Namun sayangnya, pemilihan pemimpin Kemenag tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme.

Tito Mendagri meski Gagal Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri.

Padahal, Tito sebagai Kapolri gagal mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Jokowi menjelaskan alasannya memilih Tito masuk kabinet meski gagal memenuhi target yang diberikannya untuk mengungkap kasus Novel.

"Ya kita tahu Pak Mendagri ini memiliki pengalaman di daerah, pengalaman yang baik di lapangan," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019)

"Hubungan pada saat beliau menjadi kapolri dengan kepala daerah juga baik.

Maka saya tugaskan untuk mengawal cipta lapangan kerja agar investasi-investasi di daerah bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Jokowi juga meminta Tito memastikan pelayanan publik di daerah-daerah bisa dikoordinasikan dengan baik dengan seluruh kepala daerah sehingga tata kelola dengan dunia usaha betul-betul bisa berjalan ramah dan cepat.

"Banyak dunia usaha yang ingin berinvestasi tapi sering terhambat di sini.

Juga menjadi tanggung jawab Pak Tito. Pak Tito memiliki pengalaman yang baik," ucap Jokowi.

Soal kasus Novel yang belum terungkap, Jokowi menilai hal itu bukan masalah.

Meski Tito sudah tak lagi memimpin Korps Bhayangkara, ia tetap akan mengejar pengusutan kasus Novel ke kapolri yang baru.

Jokowi sudah mengajukan Komjen Idham Aziz sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR.

"Mengenai kasus yang ditanyakan tadi saya kejar ke kapolri yang baru agar bisa diselesaikan," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa ia sudah meminta laporan ke Tito soal kasus Novel sebelum menunjuknya sebagai Mendagri dan memberhentikannya dari Kapolri.

Ia menyebut, pengusutan kasus itu sudah mengalami kemajuan meskipun pelaku belum terungkap.

"Laporan yang kemarin ada perkembangan yang sangat baik.

Dan nanti akan segera diteruskan ke Kapolri yang baru dan segera diumumkan kalau memang betul-betul selesai. Ini bukan kasus yang mudah," kata dia.

Pertahankan Menkumham Yasonna 
Presiden Joko Widodo mengungkap alasannya kembali memilih politisi PDI-P Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meskipun banyak RUU Kontroversial yang tercipta pada akhir periode Jokowi-Jusuf Kalla.

Jokowi menyebut, penugasan kembali Yasonna pada periode keduanya justru salah satunya untuk memperbaiki RUU yang dianggap bermasalah.

"Saya sudah tahu Pak menteri ini lama, secara pribadi. Saya sampaikan dan saya tugasi untuk memperbaiki, mengoreksi apa-apa yang memang perlu diperbaiki," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Sebelumnya, Jokowi sempat memutuskan menunda pengesahan empat RUU yang sudah dibahas pemerintah dan DPR karena protes masyarakat.

Keempat RUU itu yakni RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.

Jokowi juga mempertimbangkan mencabut Undang-Undang KPK yang telah direvisi lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Namun, saat berbincang dengan media Kamis sore tadi, Jokowi tak menjelaskan secara detail aturan mana yang perlu diperbaiki.

Jokowi mengatakan, Yasonna sebagai Menkumham juga ke depannya mempunyai tugas besar untuk menyusun UU Omnibus Law yang bisa menjadi solusi tumpang tindihnya peraturan.

"Itu pekerjaan besar. Bagaimana 74 UU bisa direvisi sekaligus sehingga bisa memperbaiki pelayanan-pelayanan publik yang ada, pelayanan-pelayanan pada dunia usaha yang ada sehingga betu betul tercipta lapangan kerja itu kongkrit dan bisa kita lakukan," kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga berharap Yasonna terus melanjutkan perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .

Jokowi Bereaksi setelah Menterinya Dipertanyakan: Mendikbud Nadiem, Menhan Prabowo, Menag Fachrul

Artikel ini dikompilasi dari Kompas.com dengan judul "Jokowi Jelaskan Alasan Pilih Nadiem Makarim Jadi Mendikbud", Presiden Jokowi Ungkap Alasan Pilih Prabowo sebagai Menhan", "Ini Pertimbangan Jokowi Pilih Purnawirawan Jenderal TNI Jadi Menag", "Alasan Jokowi Pilih Tito Jadi Mendagri meski Gagal Ungkap Kasus Novel", "Meski Sejumlah UU Kontroversial, Jokowi Kembali Pilih Yasonna Jadi Menkumham karena Ini...", , dari Tribunnews.com dengan judulJokowi Jamin Jaksa Agung ST Burhanuddin Profesional,