NasDem Dukung Anies Baswedan Rahasiakan Anggaran Siluman DKI Jakarta yang Disorot PSI

Partai Nasdem yang dulu pendukung Ahok, berbeda pandangan soal adanya anggaran fantastis yang dibongkar PSI tersebut.

ANTARA FOTO/FAUZI LAMBOKA Via KOMPAS.COM
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Kunjungan Anies Baswedan tersebut untuk menghadiri undangan makan siang dari Surya Paloh serta membicarakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka/wpa/wsj. 

Gubernur Anies Baswedan Salahkan Warisan Ahok

Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon disebabkan adanya kesalahan sistem digital. Adapun biasanya Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system. Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah. “Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, if itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi. Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Atas permasalahan ini kata Anies, pihaknya belum akan membuka atau mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran ( KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id.

Anies mengaku khawatir jika diunggah dan dilihat publik akan menimbulkan keramaian.

“Justru karena ada masalah masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan, akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020. “Tidak (akan upload), kalau upload-nya itu bersamaan dengan DPRD,” kata Anies.

Anies mengaku dirinya akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini.

Nasdem Dukung Anies

Partai Nasdem yang dulu pendukung Ahok, berbeda pandangan soal adanya anggaran fantastis yang dibongkar PSI tersebut.

Menurut mereka tidak ada keharusan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempublikasi atau membuka akses Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran ( KUA-PPAS) 2020 DKI.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved