Reaksi Ahok Setelah Anies Salahkan Sistem e-Budgeting Terkait Lem Aibon dan Pulpen Ratusan Miliar

Reaksi Ahok Setelah Anies Salahkan Sistem e-Budgeting Terkait Lem Aibon dan Pulpen Ratusan Miliar

TRIBUN MEDAN.com - Terungkapnya anggaran DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar dan dan pulpen Rp 123 miliar, menjadi salah satu sorotan utama masyarakat Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut munculnya anggaran “tak masuk akal” itu karena kesalahan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari gubernur sebelumnya.

Menurut Anies Baswedan, sistem digital tersebut tidak pintar atau smart.

Pernyataan kesalahan sistem e-budgeting itu akhirnya direspons oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok menilai sistem e-budgeting atau penggaran elektronik justru menjaga transparansi anggaran.

Bahkan masyarakat bisa tahu, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan bisa mengusulkan pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar dan dan pulpen Rp 123 miliar.

“Yang pasti karena e-Budgeting, semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) DKI (untuk apa saja). Bahkan bisa dapatkan data dari pembelian pulpen, lem aibon, sampai UPS (uninterruptible power supply),” ujar Ahok kepada wartawan pada Kamis (31/10/2019).

Baca: Surya Paloh Warning Bakal Berhadapan dengan Pemerintah, PDIP Bereaksi: Jangan Berpolitik Kaki Dua

Baca: Kangen Putranya, Ibu Ini Nginap di Kos Sang Anak, Menangis saat Temukan Tulisan Ini di Tembok

Baca: VIRAL Kisah Gadis Asal Surabaya (22) Melamar Kerja Malah Dilamar Pemilik Perusahaan

Menurut dia, saat sistem itu berjalan di kepemimpinannya, e-budgeting beroperasi dengan baik.

Pihak yang melakukan input data itu tidak memiliki niat untuk mark up atau meningkatkan pagu anggaran.

“Apalagi maling, jadi untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata yaitu transparansi dengan sistem yang ada,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ahok enggan menanggapi pertanyaan Anies yang menilai sistem e-Budgeting warisannya tidak smart atau pintar.

Dia berdalih, karena sudah terlalu lama mendekam di Mako Brimob Polda Metro Jaya sehingga dia tidak begitu pintar untuk memahami sistem e-Budgeting.

“Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob. Aku sudah nggak mau komentar,” ungkapnya.

Baca: Komjen Idham Aziz Peluk dan Cium Ibunya, Calon Tunggal Kapolri Disetujui DPR RI

Baca: Dulu Bantah OTT, Kini Rumah Akbar Himawan Buchori Anggota DPRD Sumut Kabarnya Digeledah KPK

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari gubernur sebelumnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu menyebut sistem digital tersebut tidak pintar atau smart.

“Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia juga bisa menguji, ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini (ditemukan masalah) ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang hendak memperbaiki sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta atau e-budgeting.

Ia mengatakan, jika memang Anies ingin memperbaiki sistem elektronik APBD, tidak perlu menyalahkan sistem yang sudah ada saat ini.

Pasalnya, sistem itu warisan era Joko Widodo dan Basuki Thahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2012.

Ia mengatakan, zaman semakin modern dan canggih.

Dengan demikian, memang perlu pembaharuan pada sistem elektronik APBD tersebut.

Baca: Rania dan Edriansyah Anak Dzulmi Eldin Diperiksa KPK, Buntut Kutipan Pelesiran ke Jepang

Baca: Polri Angkat Bicara Sanksi Gak Bayar Iuran BPJS Kesehatan, soal SIM dan Urus STNK, Reaksi Dirut BPJS

“Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi jangan menafikan sistem yang sudah ada. Kalau tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada kami hormati. Karena jaman berubah, setiap saat ada perubahan teknologi lebih canggih, kita senang hati,” katanya.

Ia menegaskan, memang sudah seharusnya Anies memperbaiki sistem agar semakin baik dan lebih mudah diakses publik.

Namun, dia menekankan, jangan sampai Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

“Kalau mau membuka sistem baru, jangan kemudian seolah-olah menyalahkan sistem yang sudah ada,“ ucap Ketua Fraksi PDI-P di DPRD DKI itu.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Ahok BTP: Justru e-Budgeting Ungkap Pembelian Lem Aibon dan Pulpen