SETELAH AHOK, Giliran Djarot Tanggapi Gubernur DKI Anies Baswedan Salahkan Sistem Elektronik APBD

SETELAH AHOK, Giliran Djarot Tanggapi Gubernur DKI Anies Baswedan Salahkan Sistem Elektronik APBD.

TRIBUN-MEDAN.com - SETELAH AHOK, Giliran Djarot Tanggapi Gubernur DKI Anies Baswedan Salahkan Sistem Elektronik APBD.

//

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merespons Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut bahwa kesalahan penginputan anggaran disebabkan kesalahan sistem elektronik APBD warisannya.

Baca: LIGA 1 - Jadwal Liga 1 Hari Ini Kalteng Putra vs Persib, Maung Bandung Waspadai Serangan Balik

Baca: Inilah Fakta-fakta Abu Bakar al-Baghdadi Pimpinan ISIS yang Kekayaannya Mencapai Rp 46 Triliun.

Djarot tak sependapat dengan pandangan Anies itu.

Ia mengatakan, jika terjadi kesalahan penginputan, yang keliru bukan sistemnya, melainkan SDM yang memasukkan data.

"Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kira-kira SDM-nya yang input," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca: Jokowi Ingatkan Mendikbud Nadiem Makarim Manfaatkan Teknologi untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh karena hal tersebut, Djarot mengatakan, yang seharusnya dievaluasi adalah yang menginput data anggaran.

Namun, sekalipun Pemprov DKI menilai ada kesalahan di sistem elektronik penganggaran, menurut Djarot, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus segera memperbaikinya.

Paling penting adalah penyusunan anggaran terbuka dan terjamin transparansinya.

"Artinya kalau itu semakin tertutup, maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," ujar Djarot.

Baca: RAPAT Terbatas Pertama Kabinet Jokowi Terkait Penyampaian Program-program di Bidang Polhukam

Djarot menambahkan, untuk menyikapi persoalan ini pun sebaiknya publik tidak gaduh.

Justru yang paling utama adalah bagaimana penyusunan anggaran ini dapat diperbaiki dengan benar.

"Warga masyarakat enggak usah gaduh, enggak usah nyinyir, enggak usah baper. Ini proses baik tanpa harus hakimi mana salah mana benar. Tapi bagaimana kita memperbaiki," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa kesalahan sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama.

“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Baca: AS Rilis Video Penyerbuan Pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, Kekayaannya Mencapai Rp 46 Triliun

Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

(*)

Adapun sebelumnya, PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS DKI Jakarta tahun 2020. Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.

Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Baca: LIGA 1 - Jadwal Liga 1 Hari Ini Kalteng Putra vs Persib, Maung Bandung Waspadai Serangan Balik

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup situs web rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id.

Padahal awalnya Website itu bisa dibuka publik. Namun, sejak Selasa (29/10/2019) malam, website itu tidak bisa diakses kembali.

Menanggapi hal tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran seharusnya sudah disusun dan dimasukan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran sebenarnya ke dalam sistem e-budgeting saat menyusun anggaran 2020.

"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

Sebab, rincian komponen ini sudah dimasukan ke dalam sistem e-budgeting.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Bisa tahu beli apa saja, dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua tidak bisa asal masukkan," kata Ahok.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan sebelumnya mengakui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.

KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail  komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.

Karena itu, setiap SKPD menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu kemarin.

Anies Baswedan Over Smart

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu pintar.

Hal itu disampaikan Ahok saat ditanya soal pernyataan Anies soal e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak smart.

E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikkan (mark up).

"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.

(*)

Baca: LIGA 1 - Jadwal Liga 1 Hari Ini Kalteng Putra vs Persib, Maung Bandung Waspadai Serangan Balik

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan "Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart"

SETELAH AHOK, Giliran Djarot Tanggapi Gubernur DKI Anies Baswedan Salahkan Sistem Elektronik APBD