Setelah Lem Aibon, Upah Juru Tulis Pidato Gubernur Anies 390 Juta Anggaran Pemprov DKI Jadi Sorotan

Setelah Lem Aibon, Upah Juru Tulis Pidato Gubernur Anies 390 Juta Anggaran Pemprov DKI Jadi Sorotan

T R I B U N-MEDAN.com - Setelah Lem Aibon, Upah Juru Tulis Pidato Gubernur Anies 390 Juta Anggaran Pemprov DKI Jadi Sorotan.

/

/Sejumlah anggaran yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan.

• Pengakuan Bupati Bawa Senjata Api Mirip Pistol Gaya-gayaan, Ini Kata Kapolres AKBP Dasmin Ginting

• Komentar Jokowi Beredar Nama Ahok dan Antasari, Anggota Dewan Pengawas KPK, Siapa Sosok Ditunjuk?

Usulan anggaran tersebut terdapat dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020.

Sederet anggaran mengundang kontroversi dan dianggap ganjil.

• Diabetes - Manfaat Biji Buah Mangga Gak Disangka, Cegah Kanker, Mengontrol Diabetes dan Berat Badan

• Fitur Baru Whatsapp Bisa Putar Video Netflix Langsung dari Aplikasi Whatsapp, Simak Bocorannya

Sebelumnya, disorot soal anggaran lem Aibon hingga bolpoin.

Kali ini, anggaran yang menyangkut juru tulis pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diajukan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDHKLN) DKI Jakarta turut disorot.

Anggaran untuk upah juru tulis pidato Anies tersebut dirasa ganjil karena jumlahnya terlalu banyak.

• Pengakuan Bupati Bawa Senjata Api Mirip Pistol Gaya-gayaan, Ini Kata Kapolres AKBP Dasmin Ginting

• Komentar Jokowi Beredar Nama Ahok dan Antasari, Anggota Dewan Pengawas KPK, Siapa Sosok Ditunjuk?

Jumlah upah yang dianggap tidak beres tersebut kemudian menjadi sorotan dan menuai komentar dari berbagai pihak.

Begitu juga fraksi Gerindra dan PDIP yang turut memberikan komentarnya.

Dalam draf KUA-PPAS, Pemprov DKI mengajukan anggaran Rp 390 juta untuk upah 4 orang juru tulis.

Karena menjadi sorotan, Kepala KDHKLN DKI Jakarta Mawardi pun memberikan klarifikasinya.

Menurutnya, ada kesalahan input yang dilakukan pihaknya saat memasukan data ke dalam sistem e-budgeting.

Kesalahan input ini pun disebut Mawardi, imbas dari sistem e-budgeting yang masih menggunakan komponen lama dimana upah juru tulis pidato Gubernur masih berada di angka Rp 5 juta.