FIX Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina, Didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin

FIX Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina, Didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin

TRIBUN-MEDAN.com - Terjawab sudah teka-teki perusahaan pelat merah yang akan dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan Ahok akan menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick Thohir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama," lanjut dia.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.

"Juga ada Direktur Keuangan (Pertamina) yang baru, Ibu Emma dari yang sebelumnya Dirut PT Telkomsel," lanjut Erick.

• Mendadak Titiek Soeharto Unggah Foto Momen Baru Nikah dengan Prabowo Subianto, Netizen Riuh

Sebelumnya, Staf Khusus BUMN, Arya Sinulingga sudah mengungkapkan Ahok akan menjadi bos BUMN bidang energi, PLN atau Pertamina.

"Betul, BUMN energi. Yang pasti antara kedua ini PLN dan Pertamina," kata Arya Sinulingga saat hadir dalam forum Satu Meja Kompas TV pada Rabu (20/11/2019).

Arya Sinulingga pun membeberkan alasan Ahok dipanggil Menteri BUMN, Erick Thohir.

Arya mengatakan, BUMN saat ini memang tengah mencari orang yang dikenal sebagai pendobrak.

"Kami mencari tokoh-tokoh atau orang-orang yang memang dipercaya publik bisa menjadi pendobrak. Ada orang yang memang kita lihat mampu untuk membangun image perusahaan tersebut melalui dia (Ahok), tokoh tersebut transparansinya jelas, akuntabilitasnya jelas," papar Arya.

Selain itu, Ahok juga dinilai akan mampu meningkatkan ekonomi BUMN.

"Orang yang memang dianggap bisa mendobrak dalam sisi ekonomi ataupun dari sisi bisnis," lanjutnya.

Arya mengatakan, tidak hanya Ahok yang nantinya dipanggil oleh Menteri BUMN Erick Thohir, untuk menjadi petinggi BUMN.

"Ini akan banyak tokoh-tokoh tidak hanya Ahok. Kemarin kita undang Candra Hamzah, jadi berikutnya kita akan mengundang tokoh-tokoh lainnya," ungkap Arya.

Saat ditanya apakah Sandiaga Uno termasuk tokoh yang akan dipanggil, Arya Sinulingga tak membantah.

Dia tidak mengatakan dengan tegas kata 'tidak', melainkan dengan ungkapan 'belum'.

Berbeda dengan jawabannya saat ditanya nama Rizal Mallarangeng, politikus Golkar yang pernah menjabat Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Aburizal Bakrie.

"Sandiaga Uno belum masuk,” ucap Arya.

"Rizal Mallarangeng itu tidak," tegasnya

Arya membeberkan, tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Erick Thohir diberikan beberapa pertanyaan oleh mantan pemilik klub Inter Milan tersebut.

"Yang pasti kita undang tokoh-tokoh tersebut untuk menanyakan kalau Bapak atau Ibu di BUMN apakah bisa atau mau. Kedua, kalau posisi ini yang diberikan kira-kira apa yang dilakukan untuk industri seperti ini, jadi yang betul-betul kita bicarakan adalah yang betul-betul profesional pertama yang kedua masalah pelayanan publik," terangnya.

Lalu, Arya sekali lagi menerangkan bahwa Rizal Mallarangeng tidak akan diangkat sebagai petinggi BUMN.

"Rizal Mallaranggeng saya konfirmasi bukan. Beliau itu kebetulan teman saya, mengunjungi saya lagi rame-ramenya di BUMN dimana semua yang datang itu dikira undangan," jelas Arya.

• Ini Sosok Alisaba Nazara, Pacar Ibu Korban Tega Mencekik Bocah 4 Tahun Hingga Tewas

Rencana penunjukan Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan BUMN menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas jadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih.

Sosok yang keras menyuarakan penolakan adalah ekonom sekaligus mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli.

Rizal Ramli mengungkapkan, banyak masalah tercipta lantaran kebijakan Ahok saat masih memimpin DKI Jakarta.

Satu di antara masalah yang dilakukan Ahok ketika memimpin Jakarta adalah dirinya dianggap tidak bisa memperbaiki BUMN di daerah.

Rizal Ramli menganggap, Ahok hanya bisa membuat kehebohan.

"Ahok pernah mimpin DKI, di bawahnya ada 30 BUMN Daerah ya. Waktu dia masuk, dia bikin heboh, dia jelek-jelekin BUMD sebagai kacau," ujar Rizal Ramli.

Meski Ahok telah mengganti jajaran pimpinan BUMD daerah, namun kader PDIP itu dianggap belum bisa memperbaiki BUMD.

"Manajammennya dia ganti 30 orang. Konco-konconya (teman-temannya) Ahok, tapi juga tidak ada hasilnya setelah beberapa tahun tidak ada perbaikan kinerja yang bagus," ujarnya.

"Kalau Ahok punya pengalaman eksekutif pasti dari pergantian perubahan yang dilakukan terjadi perbaikan," imbuh ekonom berusia 64 tahun itu.

Tak berhenti di sana, Rizal Ramli lantas membeberkan masalah pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT.

"Contoh lain aku ikut dalam sidang kabinet, Ahok ngotot supaya LRT pake rel yang lebar. Padahal LRT hanya di dalam kota cukup rel yang sempit tidak perlu lebar karena yang lebar itu kalau bebannya tinggi atau jarak jauh. Nah apa yang sekarang terjadi, LRT punya banyak masalah karena untuk nikung perlu yang sempit," ujar Rizal Ramli panjang lebar.

Tak berhenti di sana, Rizal Ramli turut mengomentari masalah pembangunan Depo.

"Yang kedua ternyata Depo harus dibangun dengan 25 hektar belum ada tanahnya," lanjutnya.

Sehingga, Rizal Ramli menolak Ahok menjadi petinggi BUMN khususnya sebagai Bos Pertamina.

"Ini nunjukkin bahwa yang namanya Ahok cuma dramanya gede, tapi kemampuan korporasinya tapi betul-betul mengecawakan, sayang kalau Pertamina dijadikan Pertamina percobaan yang tidak perlu," ungkapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina"