KRONOLOGI Oknum Wartawan dan LSM Abal-abal (Gadungan) Ditangkap Polisi, Peras Kepala Sekolah Negeri

Sebenarnya para Kasek yang diintimidasi itu tidak ada melakukan kesalahan. Namun, karena pada dasarnya mereka tidak mau ada keributan, maka mereka memilih mengeluarkan uang pribadi untuk oknum yang mengaku-ngaku anggota LSM dan wartawan ini.

////

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah kepala SMP Negeri di Tulungagung, Jawa Timur, menjadi korban pemerasan yang dilakukan sejumlah orang yang mengaku-ngaku sebagai  anggota LSM dan wartawan abal-abal (gadungan). 

Bahkan, mereka harus mengeluarkan uang puluhan juta, karena terus diintimidasi.

Oknum yang mengaku-ngaku anggota LSM dan wartawan (gadungan) ini menggunakan modus membawa data laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) online yang diunduhnya.

Laporan itu kemudian dibawa ke beberapa sekolah dengan dalih ada penyelewengan.

Ujung-ujungnya mereka menekan agar penyelewengan itu tidak dipublikasikan, maka Kasek yang bersangkutan dimintai sejumlah uang.

“Mereka selalu bilang, data yang mereka bawa bersifat rahasia, hanya bisa dibuka tim IT mereka. Padahal itu pertanggungjawaban BOS yang memang bisa diakses siapa saja,” sambung Sujito.

Empat tersangka Polres Lamongan diduga memeras saat dipamerkan pada wartawan, Senin (24/9/2018) | Surya/Hanif Mansuri

Oknum yang mengaku-ngaku anggota LSM dan wartawan ini juga mengancam akan melaporkan ke penegak hukum.

Sebenarnya para Kasek yang diintimidasi itu tidak ada melakukan kesalahan.

Namun karena pada dasarnya mereka tidak mau ada keributan, maka mereka memilih mengeluarkan uang pribadi untuk oknum yang mengaku-ngaku anggota LSM dan wartawan ini.

“Jadi kalau ditanya, kenapa tidak lapor? Karakter pedagogiknya melekat, mereka tidak bisa berbuat vulgar,” ucap Sujito.

Namun dalam rapat MKKS SMP di Tulungagung hari ini, masalah ini menjadi pembahasan khusus.

Sujito dan kawan-kawan mempertimbangkan untuk membuat laporan, terkait pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah kepala SMP Negeri ini.

Pihaknya tidak ingin pemerasan ini terjadi pada kepala SMP Negeri lainnya.

“Kami masih coba berkonsultasi dengan penegak hukum, serta dengan Dindikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga),” tegas Sujito.