Kunjungan Surya Paloh
Tanggapan Surya Paloh terkait Omnibus Law yang Jadi Polemik dalam RUU Cipta Kerja
"Kita ini terkadang serba salah, mau maju salah, pemerintahan kuat salah mundur salah. NasDem akan berpikir positif,
T R I B U N-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengungkapkan semua pihak harus ikut duduk bersama terhadap aspek Omnibus Law yang menjadi polemik dalam RUU Cipta Kerja.
Menurut Surya Paloh, upaya adanya Omnibus Law harus dipandang positif dengan tetap memberikan kritik yang konstruktif. . .
"Kita duduk bersama, silakan undang praktisi, akademisi, perwakilan buruh, mahasiswa dan lainnya," ujar Surya Paloh kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).
• Performa Kiper Timnas Indonesia seperti Kakek-kakek, Padahal Masih Muda-muda
Hal tersebut disampaikan Surya di hadapan wartawan pada sela-sela acara peresmian Kantor DPW NasDem Sumut, Jalan H.M Yamin, Medan.
Hal-hal yang dinilai kontroversial, kata Surya mestinya dibicarakan lebih komperehensif.
Ia menolak adanya anggapan kembali ke praktik otoritarianisme dengan pemberlakuan Omnibus law.
"Kita ini terkadang serba salah, mau maju salah, pemerintahan kuat salah mundur salah. NasDem akan berpikir positif," tambahnya.
Menurut Surya Paloh saat ini Indonesia mengalami liberalisasi yang hebat namun tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
"Kita ini lebih liberal dari Amerika yang kita tahu Amerika merupakan pionir liberalisme. Namun sayang kebebasan itu tak berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Piiiran kritis dan konstruktif harus sejalan dengan sikap loyalty.
• Calon Pengantin Bunuh Diri Sehari Jelang Menikah, Teman Korban Tak Kuasa Menahan Air Mata
• SOSOK UG Pria Gantung Diri Jelang Hari Pernikahan, Kronologi Aksi Bunuh Diri dan Penjelasan Keluarga
Menurut Surya adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait Draft RUU Cipta Kerja akan melihat respons masyarakat sesungguhnya.
"Kita butuh pandangan semuanya, pihak buruh, akademisi, mahasiswa," tegasnya lagi.
Tak hanya itu, menurut Surya Paloh, NasDem sebagai partai pendukung pemerintah, akan tetap menjalankan fungsi control.
"Kami mendukung pemerintah, tetapi tidak membabi buta. Kita akan berikan masukan yang membangun," jelasnya.
Seperti dilansir Kompas.com, Omnibus law sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi.