DEMO GURU Honor Berlangsung Emosional, Sejumlah Guru Bawa Balita Demo Kantor Bupati Simalungun
Yang kami didik di sekolah-sekolah adalah anak anak Satpol PP, anak anak pak Polisi, anak anak
Penulis: Alija Magribi | Editor: Salomo Tarigan
lihat foto
T RIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Forum Guru Honorer Simalungun menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Simalungun, Jumat (28/2/2020) siang.
Aksi ini merupakan tindak lanjut atas tuntutan mereka yang meminta perpanjangan SK guru honorer Pegawai Tidak Tetap (PTT) berlanjut kembali.
• Tanggapan Kejagung RI terkait Jaksa Andi Faisal Dikaryakan sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut
• Sosok Deni Astuti, Wanita Korban Pembunuhan di Galang dan Suami di Mata Tetangga
Aksi yang diwarnai dengan hadirnya beberapa balita yang digendong oleh para guru honorer berlangsung emosional.
Mereka menyampaikan bahwa sejak sejumlah perubahan terjadi, mereka tak mampu membeli susu.
"Yang kami didik di sekolah-sekolah adalah anak anak Satpol PP, anak anak pak Polisi, anak anak. Gaji honor 1 juta tidak cukup untuk beli susu kami," ujar Ganda Armando Silalahi, Koordinator Aksi Forum Guru Honorer Simalungun.
Ia dan teman-temannya melanjutkan bahwa mereka terpanggil untuk menjadi guru. Mengabdikan diri dengan menyampaikan apa yang didapatkan saat kuliah.
"Jangan kau buat seperti ini (JR Saragih). Copot Kadis Pendidikan Simalungun," katanya berulang-ulang.
Mereka kesal, mengatakan bahkan seorang guru saja dibuat seperti tidak manusiawi dengan bekerja tanpa SK, gaji dan kepastian.
Ganda pun mengatakan bagaimana mental anak anak besok, kalau guru saja seperti ini dibuat.
Padahal Simalungun sendiri membutuhkan guru.
"Bayangkan pak, anak ini? Apa dosa mereka. Rp 1 juta pak gajinya, gak cukup untuk beli susu sebenarnya. Apa kami sengaja ingin disingkirkan? Kami sengaja ingin dipecat dengan diberlakukan sistem pemetaan yang memaksa kami mengajar ke tempat yang jauh," katanya.
Terkait SK perpanjangan guru honorer yang beberapa dikeluarkan, Ganda dan para guru honorer menggerutu melihat banyak SK diberikan pada guru yang masih tergolong berusia dinas muda. Bahkan beberapa di antaranya memiliki gelar pendidikan tak sesuai sebagai tenaga pendidik di sekolah.
Disebutkannya ada sarjana Sosiologi jadi Guru, ada sarjana Paud jadi guru SD, padahal tidak nyambung dengan pendidikan.
"Kami sudah mengabdi 15, 12, dan 10 tahun. Copot Kadis Pendidikan Simalungun. Kami siap ujian CAT untuk menjadi PNS. Semua rata rata samanya masalahnya. Kami sudah pergi menemui Kadis Pendidikan. Ada yang dikeluarkan SKnya, ada yang belum, tapi yang baru mengajar keluar SKnya. Kalau kami saja sudah bodoh, ditindak tidak melawan, bagaimana anak anak yang kami ajari," tukasnya.
Ganda mengatakan untuk mendapatkan SK PTT Tahun 2020, sejumlah pihak mengaku ada yang dipungli sebesar Rp 3 juta - 5 juta/ orang. Ia menyebut untuk mendapatkan SK bagaikan membeli narkoba, ada SK ada uang.
