Ternyata Ini Penyebab Indonesia tak Kerahkan Helikopter Canggih Apache Buru KKB Papua

Maka, jika TNI AD tidak pernah sama sekali menggunakan Apache, misalnya hanya untuk sekedar menakut-nakuti KKB seperti yang ada di Papua karena memang terkait larangan dari AS itu.

Lagi pula, TNI juga memiliki aturan sendiri untuk menggunakan alutsista canggihnya dan bukan asal memberangkatkan piranti tempurnya ke daerah konflik.

Apabila TNI harus menggunakan alutsistanya seperti tank dan heli Apache ke daearh konflik di tanah air, maka pemerintah dengan persetujuan DPR juga harus membuat payung hukum berupa status Operasi Darurat Militer.

Tujuannya adalah agar operasi militer TNI legal dan sesuai koridor HAM.

Jadi selama pemerintah menjeniskan bahwa orang-orang bersenjata yang berusaha merongrong keamanan RI hanya disebut sebagai KKB, maka yang diturunkan juga hanya pasukan Polri  yang di back up oleh sejumlah pasukan TNI.

Dengan demikian, berdasarkan legalitas dari pemerintah RI dan adanya larangan dari AS, maka heli Apache TNI AD yang jumlah totalnya direncanakan 8 unit memang tidak sembarangan digunakan.

Apalagi tujuan utama pembelian heli Apache sebenanrnya memang untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman serangan negara lain dan bukan dari dalam negeri sendiri.

Dari sisi taktik dan strategi militer jika terjadi peperangan, heli-heli Apache akan menjadi pelindung efektif bagi tank-tank Leopard II TNI sekaligus penghancur bagi tank-tank lawan.

Selain itu dalam situasi damai, heli-heli Apache juga berfungsi sebagai alutsista untuk menjaga ruang udara RI.

Senada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan persoalan separatisme di Papua.

"Kita sudah bersepakat memilih pendekatan lain, yaitu pendekatan kesejahteraan," ujar Mahfud ketika memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Mahfud mengatakan, sebetulnya kekuatan TNI maupun Polri dapat dengan mudah memenangi perlawanan guna mengakhiri aksi separatisme di Papua.

Mengingat, perbandingan jumlah aparat keamanan dengan anggota kelompok separatisme sangat tak sepadan.

Mahfud memprediksi, apabila TNI dan Polri melayani perlawanan separatisme, maka kemenangan bagi TNI dan Polri dapat diraih dengan mudah dan cepat.