Ternyata Ini Penyebab Indonesia tak Kerahkan Helikopter Canggih Apache Buru KKB Papua

"Kita gampang menang itung-itungannya ya. Berapa kekuatan separatis misalnya di Papua taruhlah kemarin dihitung kira-kira 270 orang sekian ya. Misalkan kita punya ratusan ribu personel dan kita bisa terbuka secara konstitusi tidak sembunyi-sembunyi untuk menyelesaikan itu," kata Mahfud.

Namun demikian, kata dia, pemerintah tetap tak ingin menempuh jalur militeristis untuk mengamankan situasi.

"Kita tidak melakukan pendekatan seperti itu, tidak memilih yang gampang seperti itu, karena yang gampang seperti itu kalau dari sudut ilmu gerilya itu tidak menyelesaikan masalah," kata dia.

Mahfud menuturkan, apabila penyelesaian konflik Papua dilakukan dengan militeristis, dikhawatirkan akan tumbuh lagi kelompok separatisme di wilayah lain.

Karena itu, pemerintah pun melakukan skema lain yaitu melalui pendekatan kesejahteraan agar aksi teror yang dilancarkan separatisme di Papua dapat teratasi.

"Di Papua itu, meskipun kita sangat-sangat mampu selesai dalam sekian hari, tapi kita tidak memilih pendekatan itu," tegas Mahfud.

Meski begitu Mahfud menolak usulan agar personel TNI-Polri ditarik di tengah proses pembangunan Papua.

"Ada yang usul, TNI-Polri enggak usah ikut-ikut, biar enggak terkesan militeristik. Loh bagaimana sebuah negara melarang TNI-Polri masuk menjaga negaranya, enggak mungkin," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, sejak kali pertama usulan tersebut berhembus, pihaknya mengklaim menjadi orang paling tidak setuju agar TNK-Polri ditarik dari Papua.

Menurut dia, TNI-Polri harus tetap bertahan di Papua.

"Tetap harus ada di situ, tinggal bagaimana berkoordinasinya," ujar dia.

Dia justru mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah negara menarik personel TNI-Polri dari salah satu wilayah kedaulatannya sendiri.

"Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ? Hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur. Ya harus hadir di situ," tegas dia.

"Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih kependekatan kesejahteraan," kata dia.

Sebelumnya, draf lanjutan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sudah rampung.