Breaking News

KONDISI TERKINI Menteri-menteri Jokowi yang Kontak dengan Menteri Budi Karya yang Positif Covid-19

Pasalnya, Budi yang sempat mengikuti rapat kerja di Istana pada 11 Maret 2020, saat ini dinyatakan positif Covid-19.

Youtube
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil duduk bersebelahan, menghadiri rapat terbatas Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, Rabu (11/4/2020). 

KONDISI TERKINI Menteri-menteri Jokowi yang Kontak dengan Menteri Budi Karya yang Positif Covid-19

TRIBUN-MEDAN.com - Pasca-pengumuman kondisi kesehatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kondisi kesehatan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju pun dipertanyakan.

Pasalnya, Budi yang sempat mengikuti rapat kerja di Istana pada 11 Maret 2020, saat ini dinyatakan positif Covid-19.

Sebelumnya, Budi turut menyambut kedatangan kru kapal pesiar Diamond Princess pada awal Maret 2020.

Lantas seperti apa kondisi mereka:

1. Sri Mulyani

Salah satu menteri yang hadir dalam rapat itu yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia terlihat duduk terpaut satu kursi dari Budi Karya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani memastikan bahwa kondisi kesehatannya dalam keadaan baik.

Bahkan, pada akhir pekan lalu, ia sempat memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian Keuangan melalui konferensi video untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah APBN dan keuangan negara dalam menghadapi penyebaran Covid-19.

"Rapat dengan video untuk mengurangi potensi penularan virus Covid-19, tapi tetap efektif dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan tugas Kemenkeu," tulis Sri Mulyani pada Minggu (15/3/2020).

Dalam rapat tersebut, ada lima keputusan penting yang dihasilkan.

Pertama, Kemenkeu akan menerbitkan surat edaran bagi kementerian/lembaga agar mereka mampu merealokasi dan reprograming anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Semua menteri haru memfokuskan belanja untuk mencegah dan menangani dampak penyebaran virus Covid-19," ucapnya.

Kedua, menerbitkan peraturan menteri keuangan untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah bagi penanganan pencegahan dan mengurangi dampak penyebaran penyakit ini.

Berikutnya, menerbitkan pedoman Business Continuation Process (BCP) Kemenkeu, yaitu pedoman kerja dan jam kerja, termasuk bekerja dari rumah (work from home) bagi jajaran Kemenkeu dalam menghadapi situasi merebaknya virus Covid-19.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved