Lima Dokter RSUD Padangsidimpuan Mundur, Tak Mau Lagi Tangani Pasien Corona, Ini Penyebabnya
Di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19, muncul polemik dari Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Padangsidimpuan.
Penulis: Satia | Editor: Juang Naibaho
lihat foto
TRI BUN MEDAN.com - Di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19, muncul polemik dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangsidimpuan.
Sebanyak 5 dokter di RSUD Padangsidimpuan tiba-tiba menyatakan mundur dan tak mau lagi menangani pasien-pasien yang terpapar gejala virus Corona atau Covid-19.
Adapun RSUD Padangsidimpuan ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien Covid-19.
Usut punya usut, ternyata keputusan lima dokter itu terkait dana insentif yang tak kunjung dibayarkan oleh manajemen RSUD Padangsidimpuan.
Informasi yang dihiumpun Tri bun-Medan.com, kelima dokter ini sudah berbulan-bulan tak menerima pembayaran insentif dari pihak rumah sakit.
Lima dokter itu merasa dipermainkan oleh pihak manajemen rumah sakit, yang selalu beralasan keuangan rumah sakit lumpuh akibat dampak pandemi Corona.
Kelima dokter itu adalah Dr Musbar,Sp. OG, Dr. Romi,Sp.OG (Konsultan Onkologi), Dr. Novi Rahmi Asroel, Sp.KK, Dr. Fauzi Fahmi,Sp.B, Dr. Yessi,Sp.PA.
Atas permasalahan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta Pemko Padangsidimpuan menunjukkan keseriusannya menghadapi wabah virus covid-19 yang terus mengancam nyawa warga masyarakat.
Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, keseriusan Pemko sangat membantu menenangkan kepanikan masyarakat pasca-meninggalnya satu orang warga diduga terpapar Covid19, beberapa waktu lalu.
"Tapi, bila Pemko tidak menunjukkan keseriusan, maka akan semakin menambah kepanikan masyarakat di tengah tingginya penyebaran wabah virus corona ini," kata Abyadi Siregar, Selasa (14/4/2020).
Melihat langkah yang dilakukan lima dokter spesialis yang mengundurkan diri karena uang insentif mereka selama tiga bulan tak dibayar, Abyadi Siregar menyebut hal itu sebagai indikasi ketidakseriusan Pemko Padangsidimpuan menghadapi Covid19 ini.
Apalagi sebelumnya, terungkap bahwa sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) RS Padangsidimpuan melakukan aksi akibat ketidakjelasan status serta belum dibayarnya hak hak mereka.
Selain ruang isolasi pasien covid-19 yang tidak memadai, juga terungkap ketiadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Belakangan, Gubernur Sumatera Utara menyerahkan bantuan APD ke rumah sakit tersebut.
"Semua ini menguatkan dugaan kita bahwa Pemko Padangsidimpuan tidak serius menghadapi wabah mematikan yang mengancam warga masyarakatnya ini. Tidak terlihat oleh publik adanya upaya Pemko memperbaiki pengelolaan rumah sakit daerah itu," kata Abyadi Siregar.
