SEGERA CAIR Bantuan Tunai Rp 600 Ribu/Bulan di Sumut, Total Penerima 150 Ribu KK, Ini Kata Sekda

TRI BUN MEDAN.COM, MEDAN - Bantuan tunai kepada masyarakat tidak mampu, segera cair. Masyarakat Sumatera Utara nantinya akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan per kartu keluarga (KK).

Bantuan itu akan disalurkan selama 3 bulan berturut -turut mulai April hingga Juni. Sehingga total bantuan tunai yang akan diterima masyarakat sejumlah Rp 1,8 juta per KK.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Sabrina, menegaskan, Pemprov Sumut akan segera menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat tidak mampu.

Bantuan ini diberikan pemerintah kepada masyarakat akibat dampak dari wabah virus Corona atau Covid-19.

Nantinya, masyarakat akan mendapatkan uang tunai senilai total Rp 1,8 juta selama tiga bulan.

"Nantinya masyarakat akan mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per kartu keluarga selama tiga bulan," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Sabrina saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin (27/4/2020).

Saat ini, kata dia pemerintah tengah melakukan pendataan yang dilakuan oleh kabupaten dan kota.

"Kita tengah menunggu data dari pemerintah kabupaten dan kota," ucapnya.

Dalam menyosialisasikan bantuan, pemerintah Sumut meminta kepada Kejaksaan dan Kepolisian melakukan pengawasan secara detail.

Sebab, penyaluran dana tunai ini rentan diselewengkan. Untuk itu, pihaknya meminta pengawasan hingga ke tingkat desa.

"Jangan sembarang menyalurkan uang ini, kita pula yang kena nanti yang kena," kata dia.

Untuk tahap awal, pihaknya akan membagikan bantuan ini kepada 150 ribu Kartu Keluarga (KK) di seluruh kabupaten/kota.

"Kami kunci 150 ribu KK yang akan menerima bantuan dari pemerintah," jelasnya.

Wanita berkacamata ini berharap, wabah virus ini segera teratasi.

Sebab, bukan hanya masyarakat golongan ekonomi yang sulit akan dampak wabah pandemi ini.

Pemerintah juga kewalahan mengatasi penyebaran virus corona ini. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Selain PSBB, pemerintah juga meminta kepada masyarakat agar tidak mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 2020. Langkah ini diberlakukan agar tidak adanya penularan virus hingga ke pelosok daerah.

Kemensos

Diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial tunai untuk masyarakat pada Rabu (22/4/2020).

Kemensos secara serentak menyalurkan bantuan tersebut di tiga wilayah, yaitu Kota Bogor, Tanggerang, dan Bekasi,

Warga mendapat sebesar Rp 600.000 per keluarga untuk selama tiga bulan ke depan.

Direktur Wilayah III Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asnandar mengatakan, bantuan sosial tunai ini merupakan salah satu jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 untuk masyarakat terdampak.

Asnandar menyebut, total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dalam bantuan sosial tunai itu sebesar Rp 16,2 triliun.

"Total anggaran yang disiapkan pemerintah adalah Rp 16,2 triliun,” kata Asnandar, di Kota Bogor, Rabu.

Ia menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan bantuan sosial tunai ini akan diberikan untuk masyarakat di Bodetabek dengan total penerima sebanyak 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum pernah menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Bansos tunai ini untuk keluarga yang belum pernah mendapatkan program bansos dari Kementerian Sosial, baik program PKH maupun program sembako.

Lanjut dia, proses penyaluran bansos tunai dilakukan melalui mitra kerja bank dan kantor pos dengan dukungan pemerintah daerah.

"Saat ini banyak warga yang terdampak akibat Covid-19 ini seperti kehilangan pekerjaan dan penghasilannya berkurang. Sehingga bansos tunai ini lebih ditujukan bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan dari Kemensos," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Anggraeny Iswara menjelasakan, sebanyak 31.000 keluarga akan mendapakan bantuan dari pemerintah pusat.

Anggraeny menuturkan, para penerima bantuan tersebut sebelumnya tidak mendapatkan bantuan sembako, PKH, dan bantuan provinsi.

"Sebanyak 31.000 akan menerima bantuan ini. Penerima bantuan ini di luar bantuan reguler yang sudah diberikan pemerintah pusat dan bantuan provinsi," pungkasnya.

Jika Tak Dapat Bantuan

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara menyadari, bansos yang disalurkan pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi virus corona Covid-19 itu berpotensi tak tersalurkan merata saat pendistribusian di lapangan.

Ia pun menyerahkan teknis aturan kepada pemerintah daerah, jika ada warga tak mampu yang tak kebagian jatah bantuan sosial dari pemerintah pusat.

"Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silahkan pemda atur," kata Juliari kepada wartawan, Senin (27/4/2020).

Juliari menambahkan, sejak awal mekanisme pendataan penerima bansos beserta alokasi per kelurahan atau desa diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

"Kita tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau," kata dia.

Juliari berpesan kepada Ketua RW atau Kepala Desa untuk memastikan bansos terdistribusi merata.

Selain itu, ia juga mengharapkan semangat gotong royong antar warga terkait pembagian bansos ini.

"Sebenarnya dibicarakan antarwarga, dipimpin Ketua RW atau Kepala Desa bisa kok. Rakyat kita kan punya semangat gotong royong. Kalau yang sudah dapat (bansos), terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat," kata dia.

Pemerintah membagikan bantuan sosial bagi masyarakat tak mampu untuk mengatasi dampak ekonomi dari virus corona Covid-19.

(Wen/Tri bun-Medan.com)