Medan Terapkan Cluster Isolation

Cluster Isolation Diberlakukan di Medan, Wajib Karantina 28 Hari Kebutuhan Ditanggung Pemko Medan

Terhitung mulai 1 Mei 2020, Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait Sistem Cluster Isolation mulai diterapkan di Kota Medan

TRI BUN-MEDAN.COM - Terhitung mulai 1 Mei 2020, Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait Sistem Cluster Isolation mulai diterapkan di Kota Medan

Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution menyebutkan, poin penting dalam Cluster Isolation adalah karantina rumah.

"Pertama kali kita akan lakukan adalah screening pembatasan pergerakan orang. Jadi karantina rumah adalah yang masuk klasifikasi orang dari Pelaku Perjalanan (PP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ringan wajib karantina rumah," tutur Akhyar Nasution saat rapat di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (30/4/2020).

Ia juga menegaskan bahwa para warga yang melaksanakan karantina akan diberikan bantuan pangan dari pemerintah.

Saat melakukan karantina warga tidak diperbolehkan dijenguk selama dua kali masa inkubasi yaitu 28 hari.

"Nanti akan diberikan hak hidupnya yang standar dan layak menurut kemampuan yang ada dan ini akan dijaga oleh petugas, tidak boleh ada keluar, menerima tamu tidak boleh. Jadi ini selama maksimal dua kali masa inkubasi," tegasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa poin penting lainnya adalah seluruh warga Kota Medan diwajibkan menggunakan masker.

"Karena masker sekarang sudah banyak beredar, jadi tidak ada alasan. Jadi Pemko juga akan menyalurkan 3000 ribu masker di setiap kelurahan yang dilakukan Gugus Tugas," tuturnya.

Akhyar Nasution menerangkan sistem Cluster Isolation ini akan berlaku sebagai hukum positif di Kota Medan sejak 1 Mei 2020.

"Perwal hari ini akan saya tandatangani dan akan efektif dioperasionalkan besok 1 Mei 2020. Langsung diedarkan di lembaran daerah sehingga menjadi hukum positif di Kota Medan," tuturnya

Ia juga menegaskan akan ada sanksi bagi para warga yang melanggar Perwal terkait Cluster Isolation ini hingga sanksi pidana.

"Sanksi pelanggar Perwal yang bersifat administratif dan ada sanksi yang ditangani pihak kepolisian, jadi ada tahapannya. Selama ini tugas kita masih mengajak dan mengimbau, mengajak dan mengimbau. Tapi setelah Perwal ini kita ada ikatan diantara kita, semua pihak segera ambil langkah-langkah baik Satpol PP, Kepolres dan Dandim serta semua petugas dan semua pihak," pungkas Akhyar.

(vic/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved