Bobroknya Pendataan Warga yang Mendapatkan Bansos dan BLT di Pemkab Ini, Bupati Minta Maaf
Data yang dipakai Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ke warga terdampak adalah data lama tahun 2009.
Gunakan data tahun 2009
Bagian Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan banyak pihak yang melakukan protes karena menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai.
Protes datang Ketua RT tapi juga warga.
Tak hanya dana bansos yang jadi masalah. Bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa juga menimbulkan masalah jika datanya tak sesuai.
"Kemarin kita protes (kantor bupati), terkait banpres, banprov, Pemkab termasuk bantuan Dana Desa. Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan, janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com (Grup Tribun-Medan.com).
Ia mengaku para kepala desa jadi bahan amuk warga yang marah dan komplain karena bantuan tidak tepat sasaran.
"Jadi jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami kan ( kades), warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Menurut Lukman, sebagian data yang dipakai Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ke warga terdampak adalah data lama, yaitu data tahun 2009.
Padahal menurut Lukman, pihaknya sudah memberikan data terbaru lewat kecamatan.
Namun hingga saat ini data tersebut tidak banyak berubah.
Ia mengatakan di lapangan, ada warga yang namannya diajukan adalah data sejak 11 tahun silam.
"Kami kasih data yang terbaru tapi keluar data lama, ada data tahun 2009. Kan ini aneh. Data tidak update padahal kita sendiri diminta data terbaru tapi ketika kita serahkan yang keluar itu (data lama) ini yang kemudian menjadi komplain kami," beber dia.
"Jadi kita kan ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat, jadi kalau kemudian ada keganjelan ya kita sampaikan bahwa faktanya begini," tukasnya.
Anehnya, satu desa hanya satu penerima bantuan dari Presiden
Lukmanul Hakim menjelaskan tidak semua keluarga yang datanya diberikan mendapat bantuan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/ketua-tp-pkk-langkat-saat-membagikan-bantuan-untuk-warga-terdampak-covid-19.jpg)