Pemko Medan Berlakukan Perwal Karantina Kesehatan Pemko Medan, Pengamat: Lockdown Terbaik atau PSBB

TRI BUN-MEDAN.com - Peraturan Wali Kota Medan (Perwal) Nomor 11 Tahun 2020 tentang
karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di kota Medan, sudah berlaku mulai hari ini, Jumat (1/5/2020).

Pengamat Sosial dan Pemerintahan dari Universitas Sumatra Utara (USU), Agus Suriadi menganggapi, meskipun terlambat, kebijakan tersebut perlu diapresiasi, apalagi mengingat angka positif Covid-19 di Medan bertambah setiap harinya, sehingga perlu penanganan yang serius dan tegas dari pemerintah.

• BERLAKU MULAI HARI INI di Medan Sistem Karantina Kesehatan Covid-19, Police Line Rumah Dikarantina

"Kebijakan ini walau telat, tapi tetap di syukuri sehingga penekanan angka prevalensi covid dapat diminimalisir. Namun yang perlu kita soroti adalah sejauhmana implementasi nya bisa efektif di lapangan," katanya.

Agus menilai perlunya kerja yang sungguh-sungguh dan transparan di tingkat atas hingga tingkat Kepala Lingkungan (Kepling) dalam melaksanakan perwal tersebut.

"Ini yang jadi persoalan sekarang, efektifitas bisa berjalan baik bila aparatur pemko Medan dari atas sampe bawah (kepling) benar-benar menjalankan Perwal ini dengan baik dan benar-benar berada di tengah-tengah Masyarakat. Disamping itu juga, kesadaran masyarakat dan kedisplinan masyarakat juga ikut mendukung Efektifitas ini. Jika kedua komponen ini saling mendukung, Mudah-mudahan perwal bisa efektif. Aparatur harus keras dan tidak lagi kompromistis dalam menjalankan kebijakan tersebut," katanya.

Selain itu, Ia menilai sanksi yang diberikan bagi warga atau pu oknum yang melanggar sudah tepat, sebab dilakukan secara bertahan yang diawali dengan teguran ringan hingga sanksi keras seperti pencabutan izin atau pun penahanan kartu identitas.

• Oppo - Daftar Harga & Spesifikasi Oppo A92s, Oppo Reno3 Pro, Cek Harga Ponsel Oppo Mulai 1 Jutaan

"Sudah pas, bila perlu lebih keras lagi. Karena kita saat ini di Medan menghadapi perilaku dan kesadaran serta kedisplinan masyarakat yang sangat rendah. Terhadap kondisi masyarakat yang seperti ini, tentu saja pemerintah harus keras dan tegas tapi tetap mengayomi," katanya.

Meski demikian ia mengatakan seluruh elemen masyarakat wajib memantau sejauh mana efektifitas serta aplikasi perwal ini terlaksana dengan baik.

"Seluruh warga dan aparatur harus komit. Makanya tadi saya tegaskan bahwa yang jadi persoalan itu pada tataran implementasi perwal itu. Terkadang kita miris juga bahwa banyak pejabat dari atas sampe bawah dalam kondisi gini, mereka cari selamat masing-masing. Intinya seluruh jajaran OPD Pemko harus ekstra keras menjalankan kebijakan ini dengan baik. Jangan pula pejabat di OPD jadi ODP pulak," katanya.

Terbaik Lockdown

Disisi lain, sebelumnya Pengamat sekaligus praktisi kesehatan Sumut dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK-UISU) Dr dr Umar Zein mengatakan hal terbaik untuk mengatasi penyebaran pandemi ini adalah Lockdown atau pun melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

• www.lightup.id - Cara Mendapat Listrik Gratis PLN dan Diskon untuk Pelanggan PLN 1300 VA dan 900 VA

Ia mengatakan langkah tersebut diambil mengingat banyaknya kasus pasien yang berbohong pada tenaga medis atau pun lingkungan sekitar, sehingga membuat kasus positif semakin banyak.

Belum lagi saat ini ada Orang Tanpa Gejala (OTG) yang juga dapat menulari orang-orang tanpa terdeteksi, tentunya hal tersebut sangat beresiko.

"Sebenarnya yang paling bagus itu adalah Lockdown, tapi pemerintah Indonesia kan tidak mau Lockdown, sehingga dibuatkan PSBB, namun kita seharusnya jangan terfokus kepada pasien, ini kan kita fokus pada rumah sakit, rumah sakit itu kan yang terakhir tinggal persoalan hidup atau mati. Jadi tenaga medis itu Garda terakhir bukan Garda terdepan. Garda terdepannya adalah pintu masuk, baik itu Pelabuhan, Bandar Udara, Terminal, dan lainnya, karena di situ titik penyebarannya," katanya.

Ia mengatakan manusia saat ini menghadapi virus yang berada di tubuh manusia bukan di udara ataupun hewan, sehingga pembatasan antar manusia yang seharusnya digencarkan oleh pemerintah.