Foto Kepala Daerah di Kemasan Bansos, Kampaye Terselubung yang Dapat Dipidanakan

Pihak Istana meminta para kepala daerah untuk tidak memanfaatkan momen bencana untuk berkampanye politik melalui bansos.

Tayang:
Antara foto/Hafidz Mubarak A
Warga membawa paket bantuan sosial dari pemerintah yang ia terima di kawasan Koja, Jakarta, Sabtu (02/05). 

"Kalau DPRD dan inspektorat mengawasi maksimal maka politisasi bansos itu tidak akan terjadi," katanya.

Terakhir, karena para kepala daerah tidak berprestasi sehingga merasa takut untuk tidak terpilih kembali dalam pilkada mendatang.

"Mereka tidak percaya diri mengandalkan kinerja yang sudah dilakukan, makanya berusaha mempercantik diri dengan cara instan dan menggunakan sumber daya negara pula melalui bansos," katanya.

PDIP: Jangan diperdebatkan, rakyat cerdas 

Beberapa kepala daerah yang diduga menaruh foto mereka di bansos - termasuk dari daerah di provinsi Lampung, Jawa Barat dan Jawa Tengah, merupakan kader PDIP.

Saat dikonfirmasi, politikus PDIP Aria Bima meminta agar isu tersebut tidak dipolemikan terlalu berlebih sehingga dapat menghambat distribusi bansos sampai ke masyarakat dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.

"Kemudian bansos pusat terus ditimpa stiker bupati, dan ketimpa stiker gubernur. Ginilah, bansos tidak bisa diselesaikan semua oleh pusat, tapi juga provinsi, daerah, swasta, LSM, NGO, ormas. Semua bergotong royong memenuhi bansos. Jadi menurut saya ada salah-salah sedikit tidak usah dibesar-besarkan lah."

"Bansos dari pusat itu relatif jumlahnya biasa-biasa saja. Jumlah besar ada di gotong royong masyarakat dan bupati. Nyawa itunya adalah bansos dimonitor sampai ke masyarakat. Kedua, datanya tepat waktu tepat sasaran, itu paling penting," kata Aria.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menyebut bahwa rakyat Indonesia telah cerdas, dan mampu melihat kinerja kepala daerah.

"Rakyat tidak akan melihat itu [bansos] akan memperkuat [elektabilitas] karena mereka melihat track record bupati yang sudah lima tahun, kinerja baik dan buruk sudah terlihat kok," katanya.

Bupati Klaten Sri Mulyani membantah tuduhan kesengajaan dan berargumen bahwa ada "kesalahan di lapangan."

Kepala Dinas Sosial Ogan Ilir Irawan Sulaiman yang dikontak kompas.com juga membantah tuduhan kepentingan politik dalam pemasangan foto Bupati Ogan IIir Ilyas Panji Alam.

"Tidak ada urusan kepentingan politik dalam kemasan yang memasang wajah bupati, sebab memang saat ini bapak Ilyas Panji Alam sedang menjabat bupati. Lagi pula pelaksanaan pilkada kan diundur," katanya.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Foto Kepala Daerah di Kemasan Bansos, Kampaye Terselubung yang Dapat Dipidanakan"

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved