Setelah Merajalela di Laut China Selatan, China Cari Gara-gara dengan Jepang di Laut China Timur
China menggunakan momen pandemi Covid-19 menancapkan cengkrama militernya mengintimidasi tetangganya.
lihat foto
Beijing juga telah berupaya untuk menegaskan kedaulatannya di wilayah tersebut dengan memberlakukan larangan memancing musim panas tahunan di Laut China Timur, termasuk di perairan lepas Kepulauan Diaoyu.
Sebelumnya di Laut China Selatan, China memperkuat cengkramannya.
Setelah membangun pangkalan militer di pulau-pulau karang yang juga diklaim Vietnam dan Filipina dan menenggelamkan kapal Vietnam, kini China makin berani.
China memberlakukan larangan musim panas tahunan pada penangkapan ikan di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan.
Kebijakan ini mengundang aksi protes dari negara tetangga.
Melansir South China Morning Post, China mengatakan akan melarang kegiatan penangkapan ikan di perairan yang diklaim Beijing di atas paralel ke-12 - termasuk daerah di dekat Scarborough Shoal, Kepulauan Paracel, dan Teluk Tonkin - untuk melestarikan cadangan.
Larangan itu mulai berlaku sejak siang hari pada 1 Mei hingga 16 Agustus mendatang.
China bahkan menegaskan, penjaga pantai mereka akan mengambil "langkah-langkah ketat" untuk menghentikan "kegiatan penangkapan ikan ilegal".
Menanggapi hal itu, komunitas nelayan di Vietnam dan Filipina telah mendesak pemerintah mereka untuk mengambil sikap yang tegas.
Pada hari Jumat (8/5/2020), juru bicara kementerian luar negeri Vietnam Le Thi Thu Hang mengatakan Hanoi menolak "keputusan sepihak".
"Vietnam meminta China untuk tidak memperumit situasi di Laut China Selatan," katanya dalam sebuah pernyataan.
“Nelayan Vietnam memiliki hak penuh untuk menangkap ikan di perairan di bawah kedaulatan mereka,” demikian pernyataan Asosiasi Perikanan Vietnam dalam sebuah pernyataan di situs webnya awal pekan ini.
Asosiasi tersebut juga menambahkan bahwa larangan itu melanggar hukum internasional dan kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Paracel.
Di Manila, organisasi perikanan setempat juga meminta pemerintah Filipina untuk tidak menyerah pada “penindasan Tiongkok”.
"Pemerintah Filipina seharusnya tidak membuang waktu dan menunggu petugas maritim Tiongkok untuk menangkap para nelayan kita," kata Fernando Hicap, ketua Federasi Nasional Organisasi Nelayan Kecil.
