Breaking News:

Begini Konsep Reses yang Digelar DPRD Deliserdang Saat Pandemi Covid-19

Pelaksanaan reses yang ia buat tahun ini harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.

TRIBUN MEDAN/INDRA
WARGA Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis menjaga jarak saat duduk dalam kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Deliserdang, Saiful Tanjung beberapa hari lalu. 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Di tengah situasi pandemi Covid 19 anggota DPRD Deliserdang tetap melaksanakan kegiatan reses.

Untuk reses tahap II di tahun 2020 ini dilakukan dalam waktu enam hari yang dijadwalkan secara terpisah mulai dari tanggal 18 hingga 20 dan kembali disambung 28 hingga 30 Mei.

Beragam cara dilakukan oleh dewan agar reses yang dilakukan tidak dipersoalkan oleh pihak Pemerintah maupun kepolisian.

Anggota DPRD Deliserdang dari dapil 6, Saiful Tanjung menyebut pelaksanaan reses yang ia buat tahun ini harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Ia pun mengakui kalau pelaksanaan reses dibuatnya di daerah tempat tinggalnya sendiri di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis. Disebut sebelum kegiatan reses dilakukan terlebih dahulu ia mengundang pihak tim gugus tugas Kecamatan termasuk juga pihak kepolisian dari Polsek.

Anggota DPRD Langkat Reses Pakai Sendal Jepit, Bawa Becak Barang Bagikan Beras Keliling Kelurahan

"Saya buatnya di lapangan putsal karena lebar dan bisa menampung banyak orang. Ada 100 orang jugalah yang datang dan duduknya ya kita aturlah jaraknya satu sama lain sekitar 1 meter. Warga yang datang juga memakai masker karena sebelumnya juga sudah kita kabari. Kita sediakan juga tempat cuci tangan karena memang kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Orang Polsek datang dan sama sekali tidak ada masalah,"kata Saiful Tanjung Kamis, (21/5/2020).

Dalam situasi sekarang ini, lanjut politisi PKS ini, yang menjadi persoalan utama yang disampaikan oleh masyarakat adalah persoalan BPJS Kesehatan.

Tidak hanya kenaikan tarif BPJS Kesehatan warga juga berharap agar mereka bisa menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Karena saat ini perekonomian warga juga melemah akibat covid-19 warga berharap agar beban mereka bisa dibantu oleh Pemerintah.

"Kalau untuk persoalan pemberian Bansos (Bantuan Sosial) di desa saya ini tidak ada masalah saya dengar. Hanya soal BPJS ini sajanya yang dikeluhkan masyarakat. Mereka berharap agar mereka bisa dimasukkan ke PBI lah biar iurannya bisa dibantu sama pemerintah. Ini tentu akan terus kita perjuangkan karena pasca Jamkesda tidak ada lagi masyarakat juga semakin sulit. Sampai akhir tahun ini kita jugakan sudah menganggarkan Rp 70 miliar untuk BPJS ini," kata Saiful Tanjung.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved