Draf New Normal di Sumut Sudah Rampung, Gubernur Edy Rahmayadi Harap Diterapkan Mulai Juli

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah selesai membahas draf konsep kenormalan baru atau New Normal.

Pembahasan konsep ini juga telah melihatnya seluruh pemangku kepentingan yang ada di Sumut.

Mulai pemuka agama, pakar-pakar, hingga organisasi kepemudaan, dilibatkan oleh pemerintah agar penerapan new normal ini dapat berjalan dengan lancar.

Saat ini, draf konsep telah diberikan kepada 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumut.

Pemerintah kabupaten dan kota akan membahas bagaimana mekanisme penerapan new normal ini kepada masyarakat.

"Draf sudah selesai dibahas bersama dengan tokoh dan pakar. Agar demi spesifik di daerah masing-masing dibahas oleh bupati dan wali kota," ucap Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, ditemui di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin (15/6/2020).

• UPDATE Dua ASN Asahan Mesum hingga Pingsan di Mobil, Sudah Jalani Pemeriksaan di Inspektorat

• Melonjak Lagi 60 Kasus Baru Positif Covid-19 di Sumut, Total Sudah 932 Orang, Pasien Sembuh 215

Ia berharap, penerapan new normal ini dapat dilakukan pada Juli mendatang.

Sebab, pihaknya tidak menginginkan perekonomian masyarakat terus terpuruk akibat dihantam pandemi Covid-19.

"Kita bahas di sini, dan berharap segera dikirim, dan kita harapkan 1 Juli sudah terlaksana," ujarnya.

Mantan Pangkostrad ini mengatakan, setiap daerah penerapan new normal akan berbeda-beda.

Ia mencontohkan seperti di zona merah, yaitu Kota Medan, penerapan harus dilakukan dengan ketat.

Kemudian, untuk daerah pariwisata, penerapan new normal dilakukan dengan mendeteksi atau mengawasi wisatawan yang masuk.

Artinya, segala aktivitas masyarakat selama berada di luar ruangan harus tetap menjalankan protokol kesehatan.

• LAKA MAUT Truk Colt Diesel Hantam Sepeda Motor, 2 Orang Tewas di Tempat, Sopir Truk Kabur

• FENOMENA Jelang New Normal, Warga Medan Ramai-ramai Beli Sepeda

"Masing-masing daerah berbeda-beda, kota Medan berbeda penerapan new normal, kalau berbicara dengan daerah pariwisata beda. Tetapi tetap menjalan protokol ini," jelasnya.

Sejauh ini, kata dia, tidak ada kabupaten dan kota yang menolak untuk menjalankan new normal.

Namun, untuk kawasan dengan kategori zona merah, pemerintahnya harus memperketat pengawasan di tengah masyarakat.

"Semua daerah menerapkan new normal. Kepada daerah dengan merah itu harus diperketat," ungkapnya.

(Wen/Tri bun-Medan.com)