Jelang Pilkada Wali Kota Medan

Akhyar Pindah Ke Demokrat, Djarot: Mungkin Ingin Jadi Bintang Iklan Katakan Tidak Pada Korupsi

Menurut Djarot, langkah tersebut mengingatkannya kepada iklan dan jargon politik partai yang saat ini dinakhodai Agus Yudhoyono itu.

Penulis: Liska Rahayu |
Tribun Medan
Djarot dan Akhyar 

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat berkelakar tatkala menanggapi kabar berpindahnya Akhyar Nasution menjadi kader Partai Demokrat.

Menurut Djarot, langkah tersebut mengingatkannya kepada iklan dan jargon politik partai yang saat ini dinakhodai Agus Yudhoyono itu.

Dikatakannya, slogan 'katakan tidak pada korupsi' erat kaitannya dengan Partai Demokrat.

"Mungkin dengan bergabung ke Partai Demokrat yang bersangkutan (Akhyar) ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi'," ujarnya sambil tersenyum.

Namun, ungkap Djarot, hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.

Plt Wali Kota Medan yang juga bakal calon Wali Kota Medan, Akhyar Nasution (kiri) bersama Ketua DPW PKS Sumut Hariyanto (kanan) dan Ketua DPC Partai Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu (kiri) saat berkunjung di kantor DPW PKS Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (14/7/2020). DPW PKS Sumut berencana mengusung Akhyar Nasution menjadi calon Wali Kota Medan pada Pilkada Serentak 2020 mendatang.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Plt Wali Kota Medan yang juga bakal calon Wali Kota Medan, Akhyar Nasution (kiri) bersama Ketua DPW PKS Sumut Hariyanto (kanan) dan Ketua DPC Partai Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu (kiri) saat berkunjung di kantor DPW PKS Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (14/7/2020). DPW PKS Sumut berencana mengusung Akhyar Nasution menjadi calon Wali Kota Medan pada Pilkada Serentak 2020 mendatang.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI (TRIBUN MEDAN)

Dikatakannya, PDIP mencatat Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020.

Event yang diadakan di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang itu disebut-sebut ada dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 4,7 milyar.

"Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan," tambahnya.

Menurut Djarot, hal tersebut juga menjadi variabel penyebab sosok Akhyar tidak diusung PDIP.

Djarot menegaskan PDIP tak akan mencalonkan kepala daerah yang memiliki kinerja dan track record yang buruk.

Ia juga menjelaskan, Akhyar Nasution akan mendapatkan sanksi tegas karena telah berlabuh ke partai lain.

“Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik, bukan untuk berburu kekuasaan politik," jelasnya.

Bakal Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kantor PDI Perjuangan Sumut
Bakal Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kantor PDI Perjuangan Sumut (T R I B U N-MEDAN.com/Victory Arrival)

Bagi Djarot, langkah Akhyar Nasution pindah ke Partai Demokrat justru sebagai bagian dari konsolidasi kader PDIP.

" Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Akhyar masuk pada ketegori kedua," jelasnya.

Nantinya, kata Djarot partai akan memberikan sanksi disiplin kepada bekas pendamping Dzulmi Eldin itu.

"Karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain," pungkasnya.

(yui/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved