PDI-P Ngotot Pilkada Tetap 9 Desember 2020, Komnas HAM Minta Tahapan Ditunda karena Covid-19
Komnas HAM) meminta tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda karena penularan Covid-19 yang belum terkendali.
lihat foto
PDI-P Ngotot Pilkada Tetap 9 Desember 2020, Komnas HAM Minta Tahapan Ditunda karena Covid-19
T R IBUN-MEDAN.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan partainya ingin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap digelar pada 9 Desember 2020.
Meskipun demikian, Hasto meminta agar protokol kesehatan dapat diterapkan secara ketat.
"Sikap PDI-P adalah pilkada tetap tanggal 9 Desember, hanya saja seluruh ketentuan protokol pencegahan Covid-19 harus dijalankan," ujar Hasto saat pembukaan sekolah partai PDI-P, Minggu (13/9/2020).
• Syekh Ali Jaber - Perintah Mahfud MD kepada Aparat soal Penikaman Syekh Ali Jaber
Hasto mengatakan, PDI-P tidak menutup mata terhadap berbagai risiko politik apabila pelaksanaan pilkada ditunda.
Menurutnya, penundaan pilkada justru akan menciptakan ketidakpastian baru.
Oleh sebab itu, Hasto menekankan, para calon kepala daerah, khususnya dari PDI-P, harus memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat.
Misalnya cara berkampanye yang pesertanya terbatas dan memanfaatkan teknologi digital hingga kampanye door to door yang menjadi opsi.
"Jadi sikap PDI-P tak berubah dengan melihat berbagai faktor, maka pilkada tetap berjalan. Karena negara-negara lain juga berhasil, Korea Selatan, Srilanka berhasil di dalam menjalankan itu," kata dia.
• BLT Karyawan Tahap III - Jadwal Pencairan Bansos BLT Rp 1,2 Juta Dimulai Hari Ini
Hasto pun mengajak seluruh pihak dapat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama Pilkada digelar.
Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.
Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.
• BERITA Artis Zaskia Sungkar, Mengandung Setelah 10 Tahun Pernikahan, Zaskia Tiba-tiba Meminta maaf
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) meminta tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda karena penularan Covid-19 yang belum terkendali.
"Dengan belum terkendalinya penyebaran Covid-19 bahkan jauh dari kata berakhir saat ini, maka penundaan tahapan pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat," kata Komisioner Komnas HAM Hairansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2020).
