Ahok Bongkar Borok Direksi Pertamina, Otaknya Pinjam Duit Terus, Usulkan Pembubaran Kementerian BUMN

T R I B U N-M E D A N.com - Akhirnya Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok benar-benar mengamuk membongkar kebobrokan di BUMN Pertamina yang diawasinya.

Bahkan tak sungkan-sunglan, Ahok mengusulkan pembubaran Kementerian BUMN, agar BUMN betul-betul dikelola secara profesional dan jauh dari kepentingan politik.

Padahal Ahok sendiri diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok seperti dikutip dari tayangan yang diunggah akun Youtube POIN dilihat pada Rabu (16/9/2020).

Menurutnya, banyak tata kelola buruk dan tidak efisien yang terjadi di perusahaan-perusahaan negara selama ini.

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut, banyak sekali kepentingan politis yang terjadi di perusahan pelat merah tersebut.

Dia mencontohkan, di Pertamina jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

Ia menyebut, banyak komisaris dan direksi yang merupakan titipan dari kementerian.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri.

Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," ucap Ahok dalam akun Youtube POIN dilihat pada Rabu (16/9/2020).

Ahok juga mengaku kesal dengan sikap direksi perusahaan minyak pelat merah tersebut.

Pasalnya, PT Pertamina sampai saat ini sudah mempunyai utang cukup besar. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai 16 miliar dolar AS.

Tapi, yang bikin jengkel Ahok karena Pertamina masih saja mencari pinjaman uang alias utang.

Menurut Ahok, Pertamina memiliki kebiasaan mencari pinjaman uang untuk kemudian digunakan mengakuisisi ladang minyak di luar negeri.

Menurut Ahok, ketimbang mengajukan utang, lebih baik PT Pertamina melakukan eksplorasi di dalam negeri.