Properti Melambat, REI Berharap Relaksasi dari Berbagai Sektor
Properti-properti masih jalan, baik itu rumah subsidi mau pun rumah komersil, landed hause, dan apartemen.
TRI BUN-MEDAN.com,MEDAN - Pandemi Covid-19 berdampak di sejumlah sektor bisnis, termasuk bisnis properti. Hingga saat ini, perkembangan bisnis properti masih mengalami perlambatan.
Namun sikap optimisme ditunjukkan Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Sumut Andi Atmoko Panggabean. Ia mengatakan, saat ini bisnis properti tidak ada yang failed (gagal) di Sumut. Meski pun ada pandemi Covid-19, perkembangan properti di Sumut masih berjalan walau pun melambat.
"Properti-properti masih jalan, baik itu rumah subsidi mau pun rumah komersil, landed hause, dan apartemen. Semua properti masih jalan walau pun melambat, tapi tidak mati," ujar Andi, Senin (21/9/2020).
• Harga Properti Sekunder Diperkirakan Terkontraksi di Triwulan III
Ia menjelaskan, pembangunan properti di Sumut khusus di Kota Medan dan Deliserdang juga masih berjalan. Contohnya pembangunan properti di daerah Johor, Helvetia, dan Tanjung Morawa.
"Semua masih bangun perumahan baik rumah subsidi mau pun rumah komersil yang harganya Rp 300 juta hingga Rp 800 juta masih tetap dibangun. Rumah subsidi di Sumut sudah ditetapkan pemerintah yaitu Rp 150.500.000 untuk tahun 2020 dan enggak boleh lebih dari itu," ucapnya.
Diakuinya, harga properti masih stabil dan tidak mengalami penurunan. Selain itu, lanjutnya, peran strategis sektor properti diantaranya meningkatkan pertumbuhan lebih kurang 170 industri terkait.
"Kalau sektor industri properti itu jalan, maka secara otomatis 170 industri turunan juga ikut jalan. Dari mulai industri pabrik-pabrik berupa material, semen, batubata, keramik, besi, genteng, kayu, cat juga bertumbuh dengan bertumbuhnya sektor properti. Belum lagi tenaga kerja, tukang tukang bangunan, transportasi semua ikut tergerek," ujarnya.
Pihaknya berharap, regulasi baik dari banyak sektor, PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dapat memberikan relaksasi atau kemudahan peraturan. Dari sektor perpajakan juga diharapkan relaksasi keringanan, dan dari pemerintah relaksasi ataupun kemudahan dari sektor perizinan.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga diharapkan memberikan relaksasi, kemudahan dari sisi perizinan lokasi, IMB (Izin Mendirikan Banguna), penerbitan sertifikat sampai pemecahan sertifikat.
"Yang paling penting juga sektor perbankan karena itu juga urat nadi industri properti, diharapkan kemudahan terutama untuk dua hal baik untuk pengusaha (developer) mau pun kepada konsumen. Suasana pandemi ini diharapkan pemerintah memberikan rangsangan dan kemudahan agar bisa jalan kembali sektor properti ini untuk menyumbang jalannya ekonomi nasional," ucapnya.
Menurut Andi, kemudahan-kemudahan tersebut memang sudah diberikan hanya saja belum maksimal dalam penerapannya.
"Kita maunya serentak, semuanya memberikan kemudahan. Relaksasi itu meringankan, memberikan kemudahan. Maunya semua sektor kementerian, perbankan dan pemerintah daerah, kita berharap bisa sinkronisasi jadi tidak berjalan sendiri-sendiri," katanya.