Di Tengah Pandemi Covid-19, IDI Sumut Berharap Paslon Terapkan Protokol Kesehatan saat Kampanye

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Masa kampanye Pilkada Serentrak 2020 menjadi atensi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut terkait penerapan protokol kesehatan, khususnya di Kota Medan.

Pasalnya, grafik kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Medan terus mengalami peningkatan dari hari ke hari hingga saat ini.

Ketua IDI Sumut dr Edy Ardiansyah berharap para paslon tetap menegaskan pelaksanaan protokol kesehatan saat kampanye berlangsung.

"IDI sebenarnya mengatakan tidak, namun dengan adanya keputusan Presiden untuk tetap jalankan Pilkada dengan petunjuk menjalankan protokol kesehatan, kita berharap bahwa para peserta pemilu jalankan itu," ujar Ketua IDI Sumut dr Edy Ardiansyah saat dikonfirmasi pada Selasa (29/9/2020).

Perihal penerapan protokol kesehatan saat kampanye, IDI Sumut berharap kepada KPU dan Bawaslu agar tetap berkoordinasi dengan pihak pasangan calon bagaimana menjalankan protokol kesehatan tersebut.

"Bagaimana nanti KPU membuat peraturan terkait hal tersebut, itulah yang kita lihat," sambungnya.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa Bawaslu harus tetap tegas untuk mengedepankan protokol kesehatan agar jangan timbul klaster baru penyebaran Covid-19.

Sanksi yang diterima para pelanggar protokol kesehatan merupakan alternatif menjalankan protokol kesehatan di masa kampanye.

"Terkait Pilkada dan masa kampanye ini, seharusnya Bawaslu yang mengedepankan itu, terkait protokol kesehatan saat kampanye ya dan Pilkada nantinya. Kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam persyaratan kampanye, Bawaslu yang seharusnya membuat pernyataan," sambungnya.

Sejumlah alasan yang membuat IDI Sumut merasa khawatir dengan berjalannya kampanye saat ini, misalnya peningkatan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 masih terus berlangsung.

"Kalau IDI mengatakan, sekarang pandemi, kalau protokol kesehatan tidak dijalankan maka akan tinggi lagi. Yang dikhawatirkan kan orang yang terjangkit itu makin banyak dan kekuatan tubuh makin kurang, rumah sakit makin tidak ada, gimana lagi rakyat itu akan mendapat pelayanan," lanjutnya.

Dan bila pandemi Covid-19 masih terus berkepanjangan, rakyat yang bakal menjadi korban di kemudian hari.

"Pemerintah pun harus tetap mengedepankan hal ini, kalau meningkat lagi, ini juga kan yang menjadi bahan pemikiran bagi pemerintah di kemudian hari," ujarnya.

"Yang kita takutkan orang semakin banyak terpapar terus, intinya kampanye bukanlah mengorbankan massa," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)