Medan Terkini Dampak Demo Omnibus Law

VIDEO Viral Pelemparan Baru dari Gedung DPRD, Demonstrans Teriak Oknum Aparat, DPRD Medan: Usut!

Media sosial diramaikan tayangan video amatir yang memperlihatkan beberapa orang yang dituding sebagai oknum

Editor: Salomo Tarigan
T r ibun Medan
Demonstran dilempari batu dari atas gedung DPRD Medan, Kamis (8/10/2020) 

T R IBUN-MEDAN.com - Media sosial diramaikan tayangan video amatir yang memperlihatkan beberapa orang yang dituding sebagai oknum, melempari batu ke arah massa pemdemo Tolak UU Cipta Kerja (omnibuslaw).

Adapun pelemparan batu tersebut berasal dari atap gedung DPRD Medan, Kamis (8/10/2020), yang persis berselahan dengan kantor DPRD Sumut.

Hingga saat ini belum diketahui siapa yang dituding sebagi oknum  tersebut.

Berdasarkan video amatir yang beredar, seorang demonstran berteriak ada oknum yang melempari mereka dengan batu dari atas atap. Video tersebut pun terlihat jelas ada beberapa orang yang melempari batu.

"Astagfirullahalazim, di atas sana ada pelemparan batu, diatas gedung DPRD kota Medan, lihat ada oknum ya kita tidak tau dia siapa, itu kepala jelas-jelas sekali," tutur lelaki yang memvideokan.

Sontak saja video tersebut viral dan menjadi pertanyaan bagi warganet sebab saat itu kawat berduri sudah dipasang mengelilingi DPRD Medan.

Menanggapi video viral tersebut, Ketua komisi I

GMKI Desak Gubernur Sumut Edy Surati Presiden Jokowi Batalkan UU Cipta Kerja

DPRD Medan, Rudianto Simangunsong mengatakan perlu diusut siapa pelaku tersebut dan apa motivasinya melakukan hal itu, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi.

"Tentang adanya pelemparan batu kepada massa demonstran kami pikir perlu diusut motivasinya, dan diselesaikan dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan. Semangat itulah yg karakter rakyat Indonesia," katanya, kepada t r ibun-Medan.com, Jumat (9/10/2020).

Politisi partai PKS tersebut mengatakan, sejak awal Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja sudah ditolak oleh berbagai elemen masyarakat. Sehingga katanya harusnya pemerintah dapat merespon aksi yang dilakukan warga di berbagai kota di Indonesia.

"Selanjutnya ya sebagaimana saran dari Presiden PKS H.Ahmad Syaikhu agar Presiden RI Bapak Jokowi keluarkan Perpu untuk mencabut UU cipta kerja atau Omnibuslaw dapat disegerakan, karena rakyat menolak disahkan undang-undang tersebut, dan demonstrasi-demonstrasi ini adalah bentuk penolakan rakyat terhadap kebijakan pemerintah," ucapnya.

Terkait rusaknya sejumlah fasilitas umum di kota Medan, Rudianto berharap hal tersebut jangan terjadi lagi. Ia mengimbau agar aksi unjuk rasa di Medan agar dapat berjalan kondusif tanpa ada perusakan.

"Yang pertama tentu kita mengapresiasi keinginan setiap warga negara sebagai hak asasinya untuk mengemukakan pendapatnya, namun kami juga meminta seluruh elemen masyarakat terutama warga Kota Medan, untuk dapat menjaga kondusifitas Kota Medan. Medan ini kota kita, ayo kita jaga," katanya.

Tonton video:

Ia mengatakan fraksi PKS sejak awal sudah jelas menolak RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved