Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumut, Ini Penjelasan Sekretaris BPPRD
Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara, Victor Lumbanraja membenarkan adanya a program pemutihan
Penulis: Satia | Editor: Juang Naibaho
lihat foto
Menurutnya, program tersebut tidak terlalu efisien untuk diterapkan tiap tahunnya.
"Setiap tahun ada namanya penghapusan (pemutihan). Sebenarnya tidak sehat itu," katanya di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Kamis (3/9/2020).
Edy mengatakan, di masa pandemi Covid-19 saat ini, lebih baik penghapusan pajak tersebut ditiadakan. Apalagi, pendapatan asli daerah dari pengutipan pajak kendaraan bermotor ini terus berkurang.
"Sekarang pandemi begini, karena virus ini dihapuskan lagi," ucapnya.
Mantan Pangkostrad ini mengatakan, jika program pemutihan pajak ini terus diberlangsungkan, kemungkin masyarakat akan memanfaatkannya, padahal kewajiban harus tetap dijalankan.
Padahal, pembayaran pajak ini, menurutnya wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, tanpa menunggu program pemutihan.
"Terus kalau dihapuskan terus, mungkin pemikiran masyarakat menunggu penghapusan saja," jelasnya.
Ke depan, kata Edy, pihaknya akan membahas untuk meniadakan program pemutihan pajak tersebut.
Apakah nantinya program ini dapat diterapkan tiap tahun, sebab sebagian masyarakat yang perekonomiannya cukup juga malas bayar pajak, melainkan menunggu pemutihan. "Nanti diskusikan dulu ini. Karena yang punya uang juga yang nunggak ini," ungkapnya.
Target penerimaan pajak tahun 2020 dari sektor kendaraan bermotor di Provinsi Sumatra Utara yang semula diekspektasikan lewat penetapan target, anjlok dan harus terkoreksi tajam setelah realisasinya yang melorot.
Itu karena wabah pandemi covid-19.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) misalnya pada periode Januari-Mei 2020 (kondisi hingga per 7 Mei), dari target Rp 2.074.351.510.315, baru terealisasi Rp 720.899.808.987 atau 34,75%. Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru terealisasi sebesar Rp 479.261.679.805 atau 31,10% dari target sebesar Rp 1.541.009.779.616.
Dikatakan, rata-rata penerimaan realisasi untuk PKB per minggu sebelum wabah covid-19 sebesar 2,12%. Namun di pandemi covid-19 hanya 1,43%. Kemudian BBNKB biasanya per minggu itu 1,86% menjadi hanya 1,35%.
"Lebih dari 50 persen penerimaan kita menurun," kata Kabid PKB dan BBNKB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, Syaiful Bahri.
Karena situasi sulit itu, akhirnya Tim Anggaran Pemerintah Dareah (TAPD) Pemprov Sumut mengoreksi target pemerimaan PKB dan BBNKB di bulan Mei menjadi 85%.
