Breaking News:

Hari Anti KTP, Pesada Serukan Pilih Pemimpin yang Komit Pada Penghapusan Berbagai Bentuk Kekerasan

Untuk Kabupaten dan Kota yang mempunyai calon pemimpin perempuan, agar memilihnya sepanjang visi misinya sesuai dengan pandangan perempuan.

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Tribun Medan/ Nanda Rizka Nasution
BEBERAPA Komunitas dan Organisasi yang yang peduli terhadap kekerasan terhadap perempuan saat mengadakan puncak acara dalam peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Lapangan Merdeka beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Sebanyak 165 perempuan akar rumput yang mewakili seluruh dampingan langsung Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada) menghadiri Perayaan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan 16 Hari Aktivisme.

Perayaan ini dilakukan secara semi virtual dihadiri oleh dampingan dari Credit Union Perempuan, Suara Perempuan Untuk Keadilan, Forum Perempuan Muda, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput, Femokrat, Forum Multi Stakeholder, Jaringan Perempuan Usaha Kecil-Mikro, perempuan lansia, perempuan disabilitas  dan para aktivis perempuan yang merupakan personel Pesada Perempuan di Sumatera Utara.

Direktur Eksekutif Pesada, Dinta Solin dalam keterangan eprsnya yang diterima Tribun-Medan.com, Minggu (29/11/2020) mengatakan, dalam Rapat Anggota Tahunan CU Pesada Perempuan September 2020 dan Perayaan Hari Perempuan Pedesaan Oktober 2020, secara khusus telah mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi perempuan di seluruh kabupaten dan kota dampingan Pessada.

“Persoalan telah disampaikan kepada pemerintah setempat maupun tertuang di kontrak politik Calon Bupat/Wali Kota dan Wakil untuk Pilkada 2020,” kata Dinta.

Dikatakan Dinta, persoalan-persaoalan tersebut diantaranya keterbatasan akses kepada layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KSR) yang memburuk di masa pandemi Covid-19, masalah harga produk pertanian khususnya tanaman pangan yang menjadi produk petani perempuan.

Selain itu, hancurnya usaha-usaha perempuan kecil dan mikro, serta beban perempuan yang meningkat di masa pandemi Covid-19. Bahkan KDRT adalah wajah dari Kekerasan Berbasis Gender yang dialamipPerempuan.

Hal ini diperkuat oleh data WCC Sinceritas PESADA per Juli 2020, dimana dari 93 kasus yang ditangani terdapat 44 kasus (47%) KDRT, sementara  kasus kekerasan terhadap perempuan di arena publik sebanyak 30 kasus  (32%) dan kasus kekerasan terhadap anak perempuan/KTAp sebanyak 19 kasus (21%).

Baca juga: Forum Gerak Bersama Ajak Masyarakat Berjuang Hapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan

“Kasus ini adalah KTP yang sampai ke tangan WCC Sinceritas-Pesada. Di luar itu, Pesada yakin banyak masalah KTP dihadapi perempuan. tetapi karena berbagai keterbatasan mobilitas, informasi  dan alat komunikasi maupun alasan lainnya (kemiskinan, disabilitas, usia lanjut, usia muda dan anak-anak, keterpencilan wilayah, ancaman sekitar); tidak sampai ke WCC Sinceritas-Pesada,” ujar Dinta.

Terkait kondisi ini, Pesada dan seluruh dampingannya menyerukan agar para pemimpin maupun calon pemimpin yang bertarung dalam Pilkada 2020 peka dan berkomitmen terhadap penghapusan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, menjamin kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani khususnya petani perempuan yang sangat konsisten dalam mengembangkan pertanian pangan, serta memprioritaskan layanan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.

Untuk Kabupaten dan Kota yang mempunyai calon pemimpin perempuan, agar memilihnya sepanjang visi misinya sesuai dengan pandangan perempuan.

“Kami juga meminta Pilkada 2020 agar dilaksanakan dengan bersih dan betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Perempuan tidak ingin timbul kluster baru Covid-19 sebagai akibat dari ketidak patuhan, keteledoran  terhadap protokol kesehatan. Cukup sudah korban berjatuhan karena ketidak tegasan pemerintah maupun ketidak patuhan warga,” kata Dinta.

Perayaan ini dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Sumatera Utara, Nurlela.

Dalam sambutannya Nurlela mengatakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak  kelompok perempuan mendorong terwujudnya Kabupaten dan Kota ramah anak, membantu menyediakan ambulance untuk transportasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

“Kami juga mengajak perempuan untuk memilih pemimpin perempuan yang peka terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan perduli terhadap warga dengan disabilitas dan lansia,” katanya.(*/top/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved