Di Tengah Pandemi, Gaji DPRD Jakarta Malah Melonjak jadi Rp 700 Juta Sebulan, PSI Menolak Tegas

TRIBUN-MEDAN.COM - Di Tengah Pandemi, Gaji DPRD Jakarta Malah Melonjak jadi Rp 700 Juta Sebulan, PSI Menolak Tegas

Di tengah pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang, ternyata DPRD DKI Jakarta malah melakukan hal sebaliknya.

Bahkan DPRD DKI Jakarta berencana menaikkan anggaran gaji atau pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta menjadi Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021.

Jika dibagi 12 bulan, setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar menolak tuduhan bahwa PSI tidak konsisten dalam menolak kenaikan pendapatan DPRD DKI Jakarta.

Michael Victor Sianipar menjelaskan bahwa PSI tegas menolak adanya kenaikan pendapatan DPRD pada 2021 mendatang, terlebih saat masa pandemi Covid-19 ini.

"Yang pasti dari PSI tegas menolak," kata Michael Victor Sianipar  saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (12/1/2020).

Michael Victor Sianipar menjelaskan, setiap pengambilan keputusan strategis terlebih yang berkaitan dengan anggaran pemerintahan, PSI akan melakukan rapat sebelum anggaran tersebut disahkan melalui sidang paripurna.

"Hasil rapat itu memutuskan bahwa kenaikan gaji, tunjangan dan lain-lain seperti ini di tengah krisis ekonomi tidak pantas," kata Michael Victor Sianipar.

Itulah sebabnya, kata Michael, PSI memberikan instruksi kepada kadernya di DPRD untuk menyampaikan pandangan umum menolak saat sidang paripurna nanti.

"Itu mekanisme di internal PSI, bahwa memang peran partai dan mengarahkan kerja fraksi, khususnya terkait dengan isu anggaran," ucap Michael Victor Sianipar.

Michael Victor Sianipar mengatakan, PSI yang berkomitmen untuk bersikukuh menolak kenaikan pendapatan anggota dewan tersebut.

Dia mengatakan, itu menjadi sikap resmi dan final PSI.

"Dan Fraksi sebagai kepanjangan tangan Partai dan memegang prinsip efisiensi anggaran menyampaikan itu di Rapat Paripurna," tutur Michael Victor Sianipar.

Namun Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik geram terhadap sikap Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal anggaran kenaikan gaji atau pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2021.