Di Tengah Pandemi, Gaji DPRD Jakarta Malah Melonjak jadi Rp 700 Juta Sebulan, PSI Menolak Tegas

Dia mengatakan, Fraksi PSI sudah menyetujui anggaran Rp 888,6 miliar, tepatnya Rp 888.681.846.000, dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) penyusunan RKT DPRD DKI.

Namun, Fraksi PSI menyatakan menolak anggaran tersebut di luar rapat.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Partai Gerindra itu mengatakan, anggaran Rp 888,6 miliar tersebut masih berbentuk draf usulan.

Anggaran itu tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI, tetapi juga memuat seluruh kegiatan anggota Dewan selama satu tahun.

"Angka Rp 888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji anggota Dewan. Kalau gaji Rp 800 juta sebulan, mantap dong," kata dia.

Dia meminta Fraksi PSI tegas apabila ingin menolak kenaikan pendapatan tersebut.

Fraksi PSI, kata dia, bisa berdebat dalam forum rapat dan tidak mengumbar pencitraan dengan setuju dalam forum rapat, tetapi menolak di luar forum.

"Perwakilan Fraksi PSI seharusnya berdebat di dalam (rapat), tidak perlu pencitraan menolak RKT," kata Taufik.

"Di luar cerita begini, begono, dan begini. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati (termasuk Fraksi PSI)," lanjut dia.

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan

2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan

3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan