Anggota DPRD Sumut Lebih Mementingkan Laptop saat Pandemi, Sementara Masih Banyak Rakyat Kesusahan
DPRD Sumut melakukan pengadaan laptop di masa pandemi dengan biaya Rp 1,6 miliar. Sementara masih banyak masyarakat kesusahan
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Pengadaan laptop bagi anggota DPRD Sumut di tengah masa pandemi Covid-19 jadi sorotan masyarakat.
Bagaimana tidak, di saat semua pihak sibuk melakukan refocusing anggaran untuk penanganan corona, anggota dewan malah menggelontorkan uang Rp 1,6 miliar untuk pengadaan laptop.
Alasannya, untuk mendukung kinerja selama pandemi, lantaran harus bekerja menggunakan aplikasi Zoom.
Baca juga: DPRD Sumut Gelapkan 100 Unit Laptop, Sekretaris Dewan Erwin Lubis : Gak Tau Aku
"Itu program lama. Sudah dianggarkan sejak kami dilantik lalu.
Tapi dipending, dan diusulkan lagi di P-APBD tahun lalu," kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Senin (11/1/2021).
Dia beralasan, laptop yang diberikan kepada seluruh anggota DPRD Sumut itu hanya dipinjampakaikan hingga masa periodesasi tugas mereka sebagai wakil rakyat selesai.
"Itu bukan menjadi hak milik. Tapi kami jaga dan rawat.
Habis priodesasi harus dikembalikan itu. Bukan menjadi hak milik," katanya.
Baca juga: Cantik-cantik Kok Penipu, Begini Cara 2 Pelaku Gelapkan 33 Kamera dan 3 Laptop
Disinggung soal pengadaannya di tengah masa pandemi Covid-19, dimana masih banyak rakyat yang kesusahan dan butuh bantuan, serta Pemprov Sumut melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk penanganan virus corona di Sumut, Baskami justru menyebutkan bahwa pengadaan laptop tetap prioritas.
Sebab, dia merasa pengadaan laptop ini lebih penting untuk kinerjanya dan anggota DPRD Sumut.
"Pengadaan ini kita usulkan untuk bantu kinerja. Karena sekarang kan lagi Covid-19.
Jadi sebagian kita rapat pakai zoom. Jadi salah satunya membantu kinerja seperti rapat-rapat di dewan," sebutnya.
Meski berdalih pengadaan laptop ini untuk mendukung kinerja anggota dewan, namun banyak pihak meragukan alasan itu.
Baca juga: Kesulitan Belajar Online, Murid SD Dijemput Polisi dan Dipinjamkan Laptop
Sebab, sebagaimana pengalaman sebelumnya, ada 100 unit laptop di DPRD Sumut yang raib entah kemana.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, terdapat aset peralatan dan mesin senilai Rp 1.738.885.000 dikuasai pihak lain, yaitu 100 unit laptop pada Sekretaris Dewan.
Menurut laporan BPK, seluruh aset tersebut dikuasai oleh anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.
Hingga saat ini, ratusan laptop itupun tak juntrung kejelasannya ada dimana.
Malah, sekarang adalagi pengadaan laptop dengan dalih menunjang kinerja.
Berkenaan dengan masalah ini, Baskami sendiri tidak memberikan penjelasan, siapa yang bisa menjamin bahwa anggota dewan itu akan mengembalikan aset negara.
Dia juga tidak menjelaskan siapa yang akan bertanggungjawab jika sewaktu-waktu laptop itu digelapkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: Ada Bagi-bagi iPad dan Laptop di Tengah Pandemi, Dua Anggota DPRD Medan Langsung Kembalikan
Sementara itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut, Muda Sakti beralasan bahwa pengadaan laptop ini untuk mendukung kinerja anggora DPRD Sumut.
"Ya betul, untuk menunjang kerja anggota dewan kita. Salah satunya sekarang ini aktivitas banyak menggunakan zoom meeting, jadi untuk menunjang itu juga.
Namun untuk rincian harganya silakan tanya kasubbag," kata Muda.
Plt Kasubbag Perlengkapan dan Pendistribusian Sekretariat DPRD Sumut, Ali Syahrin Batubara menjelaskan bahwa pengadaan laptop yang diperuntukkan bagi 100 anggota dewan itu senilai Rp 16.363.000, perunit.
Ia pun menyebutkan bahwa proses pengadaan laptop dilakukan dengan sistem lelang.
Baca juga: Ingin Beli Laptop Bekas? Ketahui 10 Tips Berikut Ini untuk Menghindari Risiko Terburuk
"Sedangkan pagu anggarannya yakni Rp 1.636.360.000 yang tercantum dalam P-APBD Sumut tahun anggaran 2020.
Di mana dalam proses lelangnya dimenangkan oleh PT ECS Jakarta," ungkapnya.
Jangan Malas
Pengamat Anggaran, Elfenda Ananda mengatakan banyak sisi yang harus menjadi perhatian setiap anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 soal pengadaan laptop tersebut.
Katanya, yang perlu diperhatikan adalah segi alasan, kualitas kinerja, disiplin maupun pertanggungjawaban.
"Menurut saya harus konsisten dari sisi alasan. Kan dalam rangka tingkatkan kinerja menjadi lebih baik, harus bisa diukur dari segi produktivitasnya, pengawasannya sebagai legislasi dan budegting.
Apakah lebih baik atau tidak?," kata Elfenda.
Baca juga: Di bawah Todongan Senjata Api, Suami Memeluk Istri yang Hamil 7 Bulan, Motor dan Laptop Digondol
Apalagi, kata dia, yang menjadi salah satu alasan pengadaan laptop itu adalah untuk kepentingan rapat zoom meeting di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan.
"Salah satu alasanya kan supaya bisa digunakan zoom dalam rangka tekan pandemi.
Tapi di satu sisi ada yang tidak konsisten, misalnya tingginya perjalanan dinas, bisa dibilang ini tidak konsisten di situ.
Artinya kalau zoom dimaksimalkan, maka fungsi itu seharusnya berjalan" ujarnya.
Ditambahkan Elfenda, dari sisi disiplin. Berdasarkan catatannya, DPRD Sumut sepanjang tahun 2020 ada 33 kali menggelar rapat paripurna.
Akan tetapi, ia menyayangkan tingkat kehadiran para wakil rakyat yang justru tidak maksimal, termasuk kehadiran lima orang pimpinan dewan, jarang terlihat lengkap dalam rapat paripurna.
Tentunya kondisi itu akan selalu menjadi sorotan bagi masyarakat.
Baca juga: Nia Ramadhani Kaget saat Tahu Harga Laptop yang Dibelinya Capai 40 Juta, Nia: Kenapa Mahal Banget?
"Rapat-rapat kan sudah diagendakan. Paling tidak ada keseriusan dari anggota-anggota dewan itu.
Misal bahas aktivitas, bahas perda dan macam-macam lainnya.
Anggota yang hadir rendah dari 33 rapat itu. Kekompakkan dipimpinan pun harus diperlihatkan, bahkan ada pimpinan yang secara fisik hanya 2 kali jika dipersentasekan sebanyak 6 persen.
Menurut saya disiplin ini sangat rendah," ucapnya.
Di samping itu, dari segi anggaran, menurut Elfenda, masih banyak anggaran prioritas, terlebih saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19.
Baca juga: Anak Kurang Ajar! Wanita Ini Tak Sudi dan Malu Temui Ibunya yang Datang ke Kampus Antarkan Laptop
"Di saat masa pandemi pemerintah kurangi belanja infrastruktur, tapi ini anggota dewa justru melakukan pengadaan yang bukan urgen," tegasnya.
Sehingga, kata dia, setelah laptop diterima, maka 100 anggota dewan Sumut harus bisa menunjukkan kualitas dan disiplin kinerja sebagai wakil rakyat.
Jangan pula malas dalam bekerja. Laptop itu harus bisa dipertanggungjawabkan, termasuk soal wujud laptop yang akan dikembalikan ke Sekretariat dewan di akhir periodesasi.(ind)
