AKHIRNYA Mahfud MD Angkat Bicara Polemik Demokrat, Pengamat: Manuver Moeldoko Kurang Cantik

TRIBUN-MEDAN.com - Partai Demokrat  jadi sorotan. Moeldoko kini didulat sebagai ketua Umum memimpin partai berlambang Mercy tersebut, berdasarkan hasil KLB  Partai Demokrat, yang berlangsung di Sibolangit, Deli Serdang Sumut, Jumat (5/3/2020.

KLB sekaligus menggusur posisi AHY dari pucuk pimpinan partai tersebut.

Bagaimana respons pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan angkat bicara terkait polemik kepemimpinan di Partai Demokrat.

Baca juga: BERITA DEMOKRAT HARI INI Moeldoko Percaya Diri Pimpin Demokrat, Penyesalan SBY| di Mana Satgas Covid

Mahfud menjelaskan sesuai Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utar pada Jumat (5/3/2021).

"Sesuai Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang," kata Mahfud lewat akun Twitternya, @mohmahfudmd, pada Sabtu (6/3/2021).

• PENGALAMAN LANGKA Menteri era Soeharto Usia 90 Tahun Lebih Ikut Vaksinasi Covid, 2 Orang Lho

Mahfud menjelaskan hal tersebut sama dengan sikap yang menjadi sikap pemerintahan dari presiden-presiden RI sebelumnya termasuk Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mencontohkan sikap pemerintah saat ini sama dengan sikap Pemerintahan Megawati pada saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur meski kemudian Matori kalah di Pengadilan.

Saat itu, kata Mahfud, Megawati tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB. 

Selain itu sikap tersebut, kata Mahfud, sama dengan sikap pemerintahan SBY ketika tidak  melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). 

Alasannya ketika itu, kata Mahfud, itu urusan internal parpol.

"Jadi sejak era Bu Mega, Pak SBY, sampai dengan Pak Jokowi ini pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," kata Mahfud.

Mahfud melanjutkan, bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat dan bukan atau minimal belum menjadi masalah hukum. 

"Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarng hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," kata Mahfud.

• Andi Mallarangeng Bocorkan Instruksi SBY, Singgung Kasus 1996 kala PDIP Suryadi Menggusur Megawati

Kasus KLB Partai Demokrat, lanjut dia, baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke KemenkumHAM. 

"Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar Undang-Undanf dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bisa digugat ke Pengadilan. Jadi pengadilanlah pemutusnya. Demikian untuk seterusnya, sekarang tidak ada atau belum ada masalah hukum di Partai Demokrat," kata Mahfud.

Cara Moeldoko Kurang Cantik

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Firman Noor menganggap manuver Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, kurang cantik.

Firman menyebut Moeldoko sangat terlihat ingin merebut kepemimpinan Demokrat.

Hal itu diungkapkannya seiring dengan penetapan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB), Jumat (5/3/2021).

"Iya, karena begini, manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," ucap Firman, dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/3/2021). 

Menurut Firman, kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh Moeldoko.

Sejumlah pihak yang membantu Moeldoko menduduki kursi ketua umum versi KLB juga disebutnya bersalah.

"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," jelas Firman.

Tak hanya itu, dalam hal ini, Firman menganggap Moeldoko tak menunjukkan sikap seorang negarawan.

Pasalnya, Moeldoko memilih menjadi ketua umum saat Demokrat tengah bermasalah.

Firman melanjutkan, seharusnya Moeldoko mendirikan partai baru untuk mencapai visi misinya sendiri.

"Dia (Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," lanjutnya.

Lebih lanjut, Firman menyoroti alasan peserta KLB memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

Firman menganggap janggal para peserta memilih Moeldoko yang bukan berasal dari Demokrat untuk memimpin partai.

"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai," kata Firman.

"Tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif."

Karena itu, Firman menyebut istana harusnya menegur Moeldoko atas kejadian itu.

Penetapan Moeldoko secara aklamasi di KLB Demokrat justru menimbulkan konflik berkepanjangan.

"Tapi kita lihat kalau ini memang dibiarkan artinya tingkat kepeduliaan Istana terhadap pembangunan partai tidak kuat atau bahkan diragukan," tukasnya.

AHY: Sudah Terang Benderang

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkit pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, AHY menganggap Moeldoko telah memungkiri bantahan soal keterlibatan dalam kudeta Demokrat.

Hal itu terkait dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat Konferensi Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Menurut AHY, keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Demokrat kini sudah terbukti.

"Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak," ucap AHY, dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Kompas TV, Jumat (5/3/2021).

"Ini sudah terang benderang."

AHY mengatakan, keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Demokrat kini terlihat jelas.

Ia lantas mengungkit pernyataan Moeldoko yang sempat menampik tudingan dari Demokrat.

"Terbukti ketika diminta pelaku GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat), tadi kita saksikan, walaupun acaranya tertutup tapi bisa kita ikuti," ucap AHY.

"Bahwa yang bersangkutan KSP Moeldoko menerima ketika diminta untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut."

"Kita dengar bersama tadi, tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko meruntuhkan seluruh pernyataan yang diucapkan sebelumnya."

"Yang katanya tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat," sambungnya.

Ia menambahkan, munculnya nama Moeldoko dalam KLB Sumut menujukkan adanya keterlibatan pihak luar dalam kudeta Demokrat.

Tak hanya itu, AHY pun menduga Moeldoko yang menjadi dalang diselenggarakannya KLB.

"Bahkan mengatakan semua ini masalah internal Demokrat. Nyatanya KSP Moeldoko bukan kader Demokrat," terang AHY.

"Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat."

"Segelintir mantan kader yang semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko."

"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan ia pungkiri melalui kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," tandasnya. 

Bagi-bagi Uang Setelah Moeldoko Terpilih 

Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang diadakan kubu Johnny Allen Marbun di hotel The Hill and Resort Sibolangit menghasilkan keputusan, memilih dan menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, Jumat (5/3/2021) malam.

Namun, setelah KLB digelar, ada pemandangan menarik terjadi di depan gerai waralaba di kawasan Green Hill Sibolangit.

Massa berkaus gambar Moeldoko yang rata-rata masih berusia dibawah umur tertangkap kamera tengah bagi-bagi uang.

Ada dugaan, kelompok pemuda dan anak-anak dibawah umur ini massa bayaran.

"Ya, inilah KLB ilegal Partai Demokrat di The Hill. Bagi-bagi uang yang ada dalam rekaman video itu (terlihat penerimanya) dibawah umur. Yang mana diketahui dikoordinatori oleh seseorang," kata Ketua DPD Demokrat Sumut, Herri Zulkarain, Jumat malam.

Herri yang sampai detik ini masih setia mendukung Agus Harimurti Yudhono (AHY) mengatakan bahwa tindakan bagi-bagi uang tersebut, jelas menunjukkan bahwa ada yang salah dalam KLB ini.

Dia pun mendesak agar keputusan KLB ini dibatalkan.

Baca juga: DETIK-detik Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB hingga Reaksi AHY

Sebab, kata Herri, cara pelaksanaannya pun jauh dari kata terhormat. 

"KLB ini harus dibatalkan, karena sudah melanggar hukum dan demokrasi. Para pesertanya anak-anak dan dibawah umur. Sebagian dikerahkan dari Kota Medan," kata Herri.

Dari amatan www.tribun-medan.com, adapun yang membagi-bagikan uang kepada massa berkaus gambar wajah Moeldoko merupakan seorang wanita.

Wanita tersebut berkerudung biru dan baju biru, membawa tas selempang warna hitam. 

Baca juga: PERMINTAAN AHY pada Jokowi Setelah KLB Demokrat yang Dinilainya Ilegal| Moeldoko Tanya 3 Hal

Dia tampak membagikan uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu.

"Tadi kalian berapa orang, 11 atau 12 orang," katanya pada seorang lelaki berkacamata.

Selanjutnya, wanita tersebut menghitung menggunakan jarinya.

Samar-samar terdengar bahwa tiap orang dibayar Rp 50 ribu. 

Setelah selesai menghitung, wanita tersebut menyerahkan uang pecahan Rp 100 ribu pada lelaki berkacamata tadi.

Tak lama berselang, kelompok lainnya datang.

Mereka meminta jatah yang sudah dijanjikan oleh wanita tersebut.

Karena uang sudah dibagikan, wanita itu mengaku tidak ada lagi uang yang dibawanya.

"Udah enggak ada lagi, haa," katanya sambil memperlihatkan saku celananya yang kosong.

Meski saat itu situasi tengah diguyur hujan deras, sebagian massa pendukung Moeldoko yang rata-rata masih dibawah umur itu terlihat asyik menghitung uang.

Beberapa di antaranya terlihat berdiri di depan gerai waralaba. 

Adapula yang terlihat masuk dan keluar dari gerai tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, www.tribun-medan.com masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait soal bagi-bagi uang ini.

• Andi Mallarangeng Bocorkan Instruksi SBY, Singgung Kasus 1996 kala PDIP Suryadi Menggusur Megawati

• PENGALAMAN LANGKA Menteri era Soeharto Usia 90 Tahun Lebih Ikut Vaksinasi Covid, 2 Orang Lho

Baca juga: BABAK BARU Demokrat, Andi Mallarangeng Sasar Menteri Yassona Laoly, Tolak Pendaftaran Moeldoko dkk

Tribunnews/Gita Irawan/Jun/tribunmedan.id

AKHIRNYA Mahfud MD Angkat Bicara Polemik Demokrat, Pengamat: Manuver Moeldoko Kurang Cantik