DEMOKRAT HARI INI - Dualisme Partai Demokrat, Pakar Sentil Istana| Bagi-bagi Uang di Sibolangit

TRIBUN-MEDAN.com - DEMOKRAT HARI INI - Dualisme Partai Demokrat, Pakar Sentil Istana| Bagi-bagi Uang di Sibolangit

Partai Demokrat terpecah dua. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko masing-masing disebut sebagai Ketua Umum oleh kubu masing-masing.

Kedu tokoh didukung loyalis berbeda, yang masih berbendera Partai Demokrat.

• DEMOKRAT HARI INI,Dualisme Partai Demokrat, Pakar Politik Sentil Istana|Bagi-bagi Uang di Sibolangit

Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai tidak boleh ada pembiaran dari Istana Negara terhadap dualisme Partai Demokrat.

Diketahui, terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat setelah diadakan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Siti mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus angkat bicara sebab Kepala Staf Presiden Moeldoko terlibat.

• BREAKING NEWS Sumut Terapkan PPKM Mikro untuk Enam Kabupaten/Kota, Berikut Daftarnya

"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama. Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," ujar Siti Zuhro, dalam diskusi daring Polemik Trijaya 'Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini', Sabtu (6/3/2021).

Siti Zuhro menilai Jokowi dalam kasus ini perlu angkat bicara sebab dualisme Partai Demokrat melibatkan orang yang berada di lingkaran terdekatnya.

Jika tidak direspon, Siti Zuhro khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintah dan istana akan terganggu akibat keterlibatan Moeldoko.

"Ini yang harus diambil langkah hati-hati dan tangkas oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak bisa mendiamkan, tidak perlu merespon dan sebagainya, tidak, kali ini Pak Jokowi harus merespons, itu menurut saya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di salah satu hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum terpilih.

Dilansir dari KompasTV, putusan sidang pleno itu dibacakan oleh pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun.

"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025," ujar Jhoni, yang nampak mengenakan topi, Jumat (5/3/2021).

Adapun Moeldoko terpilih melalui proses voting dari masing-masing DPD yang hadir.

Dalam jalannya sidang pleno, ada dua nama yang mengerucut untuk dipilih sebagai ketua umum. Nama tersebut adalah Moeldoko dan Marzuki Alie.

Marzuki Alie diketahui dicalonkan oleh DPD NTB. Sementara Moeldoko dicalonkan DPD Kalteng, Sulteng, Papua Barat, hingga Aceh.

Lantas, Jhoni Allen menanyakan apakah keputusan sidang pleno dalam KLB ini dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir.

Peserta KLB pun menyetujui Moeldoko untuk menjadi ketua umum mereka.

"Setuju," jawab peserta KLB kepada Jhoni Allen.

Cara Moeldoko Kurang Cantik

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Firman Noor menganggap manuver Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, kurang cantik.

Firman menyebut Moeldoko sangat terlihat ingin merebut kepemimpinan Demokrat.  

Hal itu diungkapkannya seiring dengan penetapan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB), Jumat (5/3/2021).

"Iya, karena begini, manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," ucap Firman, dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/3/2021). 

Menurut Firman, kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh Moeldoko.

Sejumlah pihak yang membantu Moeldoko menduduki kursi ketua umum versi KLB juga disebutnya bersalah.

"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," jelas Firman.

Tak hanya itu, dalam hal ini, Firman menganggap Moeldoko tak menunjukkan sikap seorang negarawan.

Pasalnya, Moeldoko memilih menjadi ketua umum saat Demokrat tengah bermasalah.

Firman melanjutkan, seharusnya Moeldoko mendirikan partai baru untuk mencapai visi misinya sendiri.

"Dia (Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," lanjutnya.

Lebih lanjut, Firman menyoroti alasan peserta KLB memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

Firman menganggap janggal para peserta memilih Moeldoko yang bukan berasal dari Demokrat untuk memimpin partai.

"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai," kata Firman.

"Tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif."

Karena itu, Firman menyebut istana harusnya menegur Moeldoko atas kejadian itu.

Penetapan Moeldoko secara aklamasi di KLB Demokrat justru menimbulkan konflik berkepanjangan.

"Tapi kita lihat kalau ini memang dibiarkan artinya tingkat kepeduliaan Istana terhadap pembangunan partai tidak kuat atau bahkan diragukan," tukasnya.

AHY: Sudah Terang Benderang

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkit pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, AHY menganggap Moeldoko telah memungkiri bantahan soal keterlibatan dalam kudeta Demokrat.

Hal itu terkait dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat Konferensi Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Menurut AHY, keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Demokrat kini sudah terbukti.  

"Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak," ucap AHY, dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Kompas TV, Jumat (5/3/2021).

"Ini sudah terang benderang."

AHY mengatakan, keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Demokrat kini terlihat jelas.

Ia lantas mengungkit pernyataan Moeldoko yang sempat menampik tudingan dari Demokrat.

"Terbukti ketika diminta pelaku GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat), tadi kita saksikan, walaupun acaranya tertutup tapi bisa kita ikuti," ucap AHY.

"Bahwa yang bersangkutan KSP Moeldoko menerima ketika diminta untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut."

"Kita dengar bersama tadi, tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko meruntuhkan seluruh pernyataan yang diucapkan sebelumnya."

"Yang katanya tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat," sambungnya.

Ia menambahkan, munculnya nama Moeldoko dalam KLB Sumut menujukkan adanya keterlibatan pihak luar dalam kudeta Demokrat.

Tak hanya itu, AHY pun menduga Moeldoko yang menjadi dalang diselenggarakannya KLB.

"Bahkan mengatakan semua ini masalah internal Demokrat. Nyatanya KSP Moeldoko bukan kader Demokrat," terang AHY.

"Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat."

"Segelintir mantan kader yang semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko."

"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan ia pungkiri melalui kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," tandasnya. 

Bagi-bagi Uang Setelah Moeldoko Terpilih 

Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang diadakan kubu Johnny Allen Marbun di hotel The Hill and Resort Sibolangit menghasilkan keputusan, memilih dan menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, Jumat (5/3/2021) malam.

Namun, setelah KLB digelar, ada pemandangan menarik terjadi di depan gerai waralaba di kawasan Green Hill Sibolangit

Massa berkaus gambar Moeldoko yang rata-rata masih berusia dibawah umur tertangkap kamera tengah bagi-bagi uang.

Ada dugaan, kelompok pemuda dan anak-anak dibawah umur ini massa bayaran.

"Ya, inilah KLB ilegal Partai Demokrat di The Hill. Bagi-bagi uang yang ada dalam rekaman video itu (terlihat penerimanya) di bawah umur. Yang mana diketahui dikoordinatori oleh seseorang," kata Ketua DPD Demokrat Sumut, Herri Zulkarain, Jumat malam.

Herri yang sampai detik ini masih setia mendukung Agus Harimurti Yudhono (AHY) mengatakan bahwa tindakan bagi-bagi uang tersebut, jelas menunjukkan bahwa ada yang salah dalam KLB ini.

Dia pun mendesak agar keputusan KLB ini dibatalkan.

Baca juga: DETIK-detik Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB hingga Reaksi AHY

Sebab, kata Herri, cara pelaksanaannya pun jauh dari kata terhormat. 

"KLB ini harus dibatalkan, karena sudah melanggar hukum dan demokrasi. Para pesertanya anak-anak dan dibawah umur. Sebagian dikerahkan dari Kota Medan," kata Herri.

Dari amatan www.tribun-medan.com, adapun yang membagi-bagikan uang kepada massa berkaus gambar wajah Moeldoko merupakan seorang wanita.

Wanita tersebut berkerudung biru dan baju biru, membawa tas selempang warna hitam. 

Baca juga: PERMINTAAN AHY pada Jokowi Setelah KLB Demokrat yang Dinilainya Ilegal| Moeldoko Tanya 3 Hal

Dia tampak membagikan uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu.

"Tadi kalian berapa orang, 11 atau 12 orang," katanya pada seorang lelaki berkacamata.

Selanjutnya, wanita tersebut menghitung menggunakan jarinya.

Samar-samar terdengar bahwa tiap orang dibayar Rp 50 ribu. 

Setelah selesai menghitung, wanita tersebut menyerahkan uang pecahan Rp 100 ribu pada lelaki berkacamata tadi.

Tak lama berselang, kelompok lainnya datang.

Mereka meminta jatah yang sudah dijanjikan oleh wanita tersebut.

Karena uang sudah dibagikan, wanita itu mengaku tidak ada lagi uang yang dibawanya.

Meski saat itu situasi tengah diguyur hujan deras, sebagian massa  yang rata-rata masih di bawah umur itu terlihat asyik menghitung uang.

Beberapa di antaranya terlihat berdiri di depan gerai waralaba. 

Adapula yang terlihat masuk dan keluar dari gerai tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, www.tribun-medan.com masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait soal bagi-bagi uang ini.

Baca juga: AKHIRNYA Moeldoko Tanggapi Pernyataan SBY yang Menudingnya Berdarah Dingin Karena Kudeta AHY

Tribunnews/Gita Irawan/Vincentius Jyestha/Jun/tribunmedan.id

DEMOKRAT HARI INI,Dualisme Partai Demokrat, Pakar Politik Sentil Istana|Bagi-bagi Uang di Sibolangit