Demokrat Terbelah, Pengamat: Yang Diterima Pemerintah Yakni Partai yang Bisa Bekerja Sama

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Pengamat Politik yang juga Dosen FISIP USU, Warjio mengatakan bahwa perpecahan partai politik sebenarnya sudah biasa terjadi.

Bukan cuma Partai Demokrat saja, lanjut Warjio, ada partai lain seperti PPP, PKB dan Golkar yang sudah lebih dulu mengalami perpecahan.

Bahkan, PDI, sebelum terpecah menjadi PDI Perjuangan pernah porak-poranda tahun 1996 silam, dan tragedi itu dikendal dengan Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli 1996. 

Baca juga: Gatot Nurmantyo Bandingkan Cerita Binatang dan Adab Ketika Disinggung Soal Kisruh Demokrat

Baca juga: 3 FAKTA Kisruh Demokrat, Peran 4 Mantan Prajurit hingga Hubungan Senior-junior Purnawirawan TNI AD

 "Sebenarnya kasus serupa seperti ini sebelumnya sudah terjadi di partai lain. Seperti PPP, PKB dan Golkar," kata Wajio, Sabtu (6/3/2021). 

Dia mengatakan, melihat peta politik saat ini, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi terhadap Partai Demokrat.

"Pertama, pemerintah akan membiarkan ini terjadi. Mengombang-ambing, agar publik dulu yang diolah perasaannya, lalu kepemimpinan mereka," kata Warjio. 

Baca juga: AHY Berani Sentil Jenderal (Purn) Moeldoko dengan Status Prajurit Padahal hanya Pangkat Mayor

Sampai di titik itu, lanjut Warjio, barulah pemerintah akan mengambil kebijakan.  

"Seperti PPP, PKB, Golkar juga. Nanti juga akan dilakukan terhadap Demokrat," ucapnya. 

Warjio menjelaskan, sikap tegas pemerintah akan diambil ketika menjelang pemilu nanti. 

"Saya kira nantinya yang diterima pemerintah yakni partai yang bisa dianggap akomodatif dan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Dan itu yang akan terjadi," ungkapnya.

Soal perpecahan ini, lanjut Warjio, dianggap sebagai hal yang lumrah. 

Ini merupakan trend dalam konstelasi politik. 

"Oleh karena itu, partai-partai yang tidak sealiran atau tidak satu pandangan (dengan pemerintah), ini dianggap menjadi tantangan apa yang menjadi mereka cita-citakan. Dan selama ini memang kan melihat partai Demokrat menjadi partai oposisi," ujarnya.

Baca juga: BERLATAR Foto Istri dan Ibunya, SBY Mohon Ampun ke Tuhan Usai Moeldoko Kudeta AHY di KLB Deliserdang

Sebagai partai oposisi, tentu pemerintah khawatir ini akan semakin besar. 

"Dan itu  tentunya akan menjadi persoalan bagi penguasa. Sehingga itu tidak bisa dibiarkan. Maka momennya itu adalah dilihat dari berbagai hal yang terjadi seperti tatanan partai di internal partai Demokrat," ungkapnya.

Menurut Warjio, dirinya melihat setelah kongres nasional partai Demokrat di Jakarta, partai ini telah bergeser. 

Baca juga: BERITA AHY HARI INI Tampil Pimpin Rapim Demokrat, Buka-bukaan Sasar Anggota Sakit Hati di KLB

"Kalau dulu orentasi sistem kepemimpinan yang berbasis senioritas itu muncul. Pascakongres kepengurusan, banyak didominasi oleh tenaga-tenanga muda. Sementara kita lihat senior untuk tidak mengatakan mereka itu kelompok tua. Namun mereka itu juga memiliki peran besar dan merasa tersingkirkan," katanya melalui sambungan telepon. 

Hadirnya tenaga-tenaga muda, membuat para senior gerah. 

"Mereka merasa punya andil besar untuk mendirikan partai Demokrat itu, namun merasa tidak mendapat tempat. Kekhawatiran mereka juga satu, yakni memunculkan satu politik dinasti di internal partai Demokrat itu. Sehingga kalau terus dibiarkan, ini sebagai peluang (kemunduran partai)," ucapnya. 

Baca juga: Max Sopacua Pastikan KLB Demokrat Sesuai Aturan, Setelah Bentrok Penjagaan The Hill Diperketat

Berangkat dari keresahan itu, lanjut Warjio, maka sejumlah senior dan kader menyusun langkah untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. 

"Kita tahu demokrat partai yang cukup besar, dimana Demokrat juga pernah memimpin lama.  Jadi potensinya besar. Maka tidak heran kalau Moeldoko itu muncul dan mengambil alih kekuasan partai Demokrat melalui KLB di Sibolangit. Jadi kita membacanya dari konteks seperti itu, bukan memang secara tiba tiba ya. Tapi terjadi persaingan partai partai politik demikian juga dengan tatakelola pemilu," pungkasnya.(mft/tribun-medan.com)