Viral Video Gatot Nurmantyo Mengaku Pernah Ditawari untuk Rebut Ketua Umum Partai Demokrat dari AHY

kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketum.

Para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata 'serius' secara serempak.

Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan. Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB.

Baca juga: KRONOLOGI Insiden Lion Air Batal Terbang ke Soekarno Hatta,Pilot Putar Balik ke Bandara Sultan Thaha

"Oke, baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. untuk itu saya terima menjadi ketum Demokrat," pungkasnya.

Sebelumnya sejumlah kader Demokrat menggelar kongres luar biasa alias KLB di Hotel Hill, Deli Serdang, Sumut, Jumat, (5/3/2021).

KLB tersebut  menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai.

Moeldoko terpilih secara aklamasi.

Urusan Pribadi, Jangan Libatkan Jokowi

Sekretariat Nasional (Seknas) Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Presiden Jokowi jangan dilibatkan atau ditarik-tarik dalam urusan internal Partai Demokrat (PD).

Bagaimanapun, konflik internal PD saat ini tidak ada irisan langsung dengan presiden.

Presiden Jokowi harus tetap netral sebagai komitmennya untuk menjaga prinsip demokrasi dalam bernegara dan berbangsa.

• KLASEMEN LIGA ITALIA Setelah Juventus Menang 3-1, Ancaman bagi AC Milan| Perburuan Scudetto Memanas

• DIABETES - Apakah Penderita Diabetes Boleh Makan Nasi Putih? Berikut Jawaban Dokter

"Konflik internal PD ya musti di selesaikan dengan  aturan dan mekanisme PD sendiri. Masak konflik internal bukannya diselesaikan,  malah elite PD sibuk framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam urusan konflik PD," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Seknas Jokowi, Dedy Mawardi melalui keterangannya, Minggu (7/3/2021).

Sebagai aset bangsa, Seknas Jokowi mengaku prihatin dengan keadaan di internal PD saat ini.

Karena itu, Seknas Jokowi menurut Dedy mendorong penyelesaian konflik internal tersebut sesuai aturan yang ada, atau sesuai dengan AD/ART PD. 

Siapapun di internal PD tidak boleh menyeret Presiden Jokowi, karena memang konflik tersebut sama sekali tidak melibatkan Presiden Jokowi.