Ketua Demokrat Sumut Terus Suarakan Lawan Moeldoko, Mulai Bentrok hingga Kawal AHY ke Kemenkumham

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain Hutajulu terus menyuarakan perlawanan terhadap Jenderal Purn Moeldoko, Ketua Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumut.

Herri yang menyatakan tetap mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi kader Demokrat di garis terdepan dalam upaya menentang Moeldoko mengambilalih partai berlambang mercy.

Herri Zulkarnain memang beberapa kali terlihat menolak pelaksanaan KLB di Sibolangit, Jumat pekan lalu.

Jelang pelaksanaan KLB, dia mendatangi MApolrestabes Medan pada malam hari, untuk melaporkan kegiatan tersebut.

Saat pelaksanaan KLB, Herri pun memimpin massa berjumlah puluhan orang dari Kota Medan menuju lokasi KLB di Sibolangit, yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan.

Sekitar 300 meter dari arena KLB, massa yang dipimpin Herri Zulkarnain terlibat bentrok hingga beberpa orang mengalami luka-luka.

Usai bentrok saat mencoba membubarkan pelaksanaan KLB di Sibolangit, Herri juga terbang ke Jakarta untuk mengawal AHY menyambangi kantor Kemenkumham.

Saat dihubungi Tribun-Medan.com via seluler, Senin (8/3/2021), Herri mengatakan dirinya sedang berada di Jakarta.

Ia bersama ketua DPD Partai Demokrat di 34 provinsi turut serta mendampingi AHY ke kantor Kemenkumham untuk menolak hasil KLB Sumut.

"Masih di Jakarta, di Kemenkumham. Jadi, saat ini kami bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harmurty Yudhoyono (AHY) bersama ketua 34 DPD PD se-Indonesia lagi menyerahkan SK pemilik suara sah yang 34 itu," kata Herri kepada Tribun-Medan.com.

Ia menuturkan, kedatangan ke kantor Kemenkumham agar membatalkan KLB yang digawangi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Alasannya, sosok AHY yang terdaftar di Kemenkumham sebagai Ketua Umum PD.

Herri menegaskan, 34 DPD Partai Demokrat sebagai pemilik suara sah turut hadir dari seluruh provinsi untuk melawan pembegalan Parpol PD oleh Moeldoko.

Dari Sumut, Herri berangkat bersama Sekretaris PD Sumut, Melizar, menunjukkan keabsahan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY.

"Menghindari Covid-19, kita menolak kader lain untuk ikut. Jangan seperti KLB kemarin, yang bisa-bisa menimbulkan cluster baru Covid-19 dengan kerumunan yang bahkan mengerahkan massa yang patut kita duga massa bayaran. Belum lagi anak di bawah umur," ucap Herri.

Untuk KLB di Sibolangit, Deliserdang pada Jumat lalu, kata Herri, mereka minta untuk tidak disahkan oleh Kemenkumham.

Kalau sampai disahkan, menurut dia, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu sendiri dan mengkhianati keabsahan sesuai UUD 1945.

Herri pun terang-terangan memprotes Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat, justru merampas Partai.

Di Kemenkumham, AHY telah diterima oleh Dirjen AHU.

"Kita sudah diterima di Dirjen AHU Kemenkumham. Di sini kami menolak KLB dan menolak Moeldoko,” ujarnya.

Kata Herri, rombongan yang hadir ke Kemenkumham antara lain Hinca Panjaitan Anggota Komisi III DPR RI.

Ia menegaskan, KLB Demokrat di Sumut tidak sah dan tak sesuai AD/ART sebagai konstitusi Partai Demokrat.

Karena itu, mereka menunjukkan Demokrat solid dan kompak di bawah kepemimpinan AHY dalam menghadapi polemik KLB ini.

Usut Dana KLB

Sementara itu, Kader DPD Demokrat Sumut, Arief Tampubolon mendesak KPK mengusut dugaan suap yang mengalir di KLB Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara. 

Ia pun mempertanyakan hadirnya Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang notabene digaji dengan uang rakyat.

"Uang dari mana Moeldoko bisa menyelenggarakan KLB ilegal itu dengan mengerahkan banyak orang dari wilayah timur Indonesia, sedangkan dia hanya seorang KSP," ujarnya saat dikonfirmasi tribunmedan.com, Senin (7/3/2021).

Kata dia, apabila ada orang lain yang memberikan dukungan dana kepada Moeldoko maka hal tersebut bagian dari KKN, dan KPK harus mengusutnya. 

"Jika ada sponsornya, berarti sudah terjadi tindak pidana suap atau terhadap dirinya," tambahnya.  

Arief pun meminta penegak hukum mengusut bagi-bagi uang yang dilakukan seusai KLB kepada massa yang mengenakan kaus Moeldoko.

Ia menyebutkan bahwa informasi yang diterima pihaknya uang tersebut berasal dari mantan koruptor. 

"Kalau memang itu uangnya untuk pengkondisian kegiatan yang ilegal, menurut kami penegak hukum harus menyelidikinya uang itu darimana karena informasi yang kami dapat uang itu dari mantan koruptor," bebernya.

Saat ditanyai lebih lanjut, siapa sosok mantan koruptor yang mendanai KLB tersebut, Arief tak memberitahu lebih lanjut.

"Ya kita tahu sama tahu, tidak usah saya perjelas, udah gampang itu menebaknya," cetusnya. 

(Jun-tribun-medan.com)