Jadi Kuasa Hukum Demokrat Kubu AHY, Ini Pernyataan BW yang Direspon Keras Oleh Pihak Istana

Bambang menjelaskan kasus ini tidak hanya mengancam partai namun juga masyarakat, bangsa dan bernegara.

Editor: AbdiTumanggor
Kompas TV
Bambang Widjojanto sebagai ketua kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait Kongres Luar Biasa. 

"Total kuasa hukum di sini yang kami daftarkan, ada 13 orang," ujarnya.

Ditertawakan Denny Siregar

Di tempat terpisah, aktivis media sosial, Denny Siregar menertawakan penunjukkan Bambang Widjojanto alias BW sebagai salah satu tim kuasa hukum Partai Demokrat dalam menghadapi kelompok Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Denny Siregar, teringat dengan kiprah Bambang Widjojanto ketika menjadi kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandiaga Uno saat menjalani sidang gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.

Dimana, saat ini pihak Prabowo tidak berhasil menggugat hasil pilpres.

Denny pun meyakini, pihak Agus Harimurti Yudhono akan kalah menghadapi kubu Moeldoko.

"Haha jadi inget waktu Bambang bela @prabowo di MK. Gua kira bawa barbuk pake truk kontainer, ternyata kontainer plastik.. Udah pasti kalahnya @AgusYudhoyono kalo gini," tulis Denny di akun media sosialnya, Jumat (12/3/2021).

Ini Respon Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin

Sementara itu, Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut pernyataan tim kuasa hukum Demokrat Bambang Widjojanto (BW) lucu dan mengelikan.

Ngabalin memberikan kritikan keras terkait pernyataan Bambang Widjojanto menilai pengambilalihan paksa Partai Demokrat yang melibatkan oknum pemerintah adalah ancaman Demokrasi.

"Waktu saya ditanya, apa komentar saya atas pernyataan Bambang Widjoyanto?  Komentar saya; lucu geli dan jijik. Ada orang Demokrat, masalahnya masalah internal partai, kemudian yang bikin KLB orang Demokrat, kok Jokowi yang jadi bulan-bulanan,” jelas Ngabalin.

Menurut Ngabalin pernyataan BW menyesatkan. "Di mana logikanya masalah internal partai politik kemudian partai itu dinilai telah diserang, kemudian negara, kekuasaan dan pemerintahan diserang, kemudian ada brutalisme demokrasi? lucu," ungkapnya.

Dia menilai kata brutal sepatutnya tidak diucapkan oleh BW. Ngabalin justru mempertanyakan siapa yang melakukan tindak kekerasan dalam kesemerawutan PD.

"Siapa yang anda maksud dengan brutal itu, diera pak Jokowi siapa yang kurang ajar, yang anda masuk siapa ? Masa seorang BW berbicara seperti itu aduh sayang sekali," ungkapnya.

Sementara itu Ngabalin meminta agar BW bertindak selayaknya pengacara yang profesional. Yaitu tidak menabrak hukum.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved