Senioren GAMKI Sumut Dukung Gubernur Edy Laporkan Dugaan Pelanggaran Prokes KLB Partai Demokrat

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang pada pekan lalu, mendapat sorotan berbagai pihak.

Satu di antaranya, dari senioren Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara, Enrico Sihombing.

Enrico menyatakan dukungan penuh untuk Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar melaporkan KLB Partai Demokrat itu ke kepolisian, atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

"Sebagai senioren GAMKI dan juga warga Sumut, saya berkewajiban mendukung langkah Gubernur Sumut selaku Kasatgas melaporkan pelanggaran prokes covid-19 di KLB Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit," kata Enrico, Sabtu (13/3/2021).

Baca juga: Dugaan Pembunuhan Naomi Simanungkalit dan Suaminya Asal Jerman di Perumahan Elite, Ini Kata Polisi

Baca juga: LAGI Aksi Polisi Koboi, Oknum Bripda Tembak Seorang Wanita di Tempat Hiburan

Apalagi, ungkap Enrico, Gubernur Edy Rahmayadi telah menyampaikan bahwa selaku Kasatgas Covid-19 Sumut, dirinya tidak pernah mengeluarkan izin digelarnya kegiatan tersebut.

Menurut Edy, pihak-pihak panitia yang menggelar KLB tidak pernah menyampaikan pemberitahuan atau pun pengurusan izin kegiatan kepada Satgas Covid-19 Sumut. Padahal, acara itu diklaim dihadiri 1.200 orang.

Sehingga, KLB Partai Demokrat di Sibolangit diduga telah melanggar peraturan tentang larangan menggelar kegiatan yang bisa membuat kerumuman selama pandemi covid-19.

"Sebagai warga Sumut, kami mendukung Pak Edy untuk bersikap tegas atas digelarnya KLB Partai Demokrat tanpa sepengetahuan Satgas Covid-19 Sumut," tegasnya.

Baca juga: Cristiano Ronaldo Diobral Usai Juventus Terdepak dari Liga Champions Lewat Gol Kolong Kaki CR7

AHY Gugat Jhoni Allen Dkk

Sementara itu, Partai Demokrat mengajukan gugatan terhadap 10 pihak terkait kisruh kepemimpinan partai tersebut, Jumat (12/3/2021). Gugatan itu sudah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Perkara Gugatan No.172/Parpol/2021 baru didaftarkan tadi pagi, Jumat, tanggal 12 Maret 2021, pukul 10.30 WIB," kata Kepala Humas PN Jakpus Bambang Nurcahyono ketika dihubungi Kompas.com, Jumat.

"Sehingga oleh Yang Mulia Bapak Ketua PN Jakarta Pusat akan ditetapkan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut," sambungnya.

Adapun gugatan perbuatan melawan hukum itu dilayangkan Partai Demokrat didampingi Tim Pembela Demokrasi yang beranggotakan 13 praktisi hukum. Salah satunya mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra belum mengungkap nama-nama sepuluh tergugat tersebut. Namun, Herzaky mengatakan, para tergugat dinilai telah melanggar sejumlah aturan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Para tergugat juga dinilai melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Partai Politik. Salah satunya ketentuan dalam Pasal 26.

"Bahwa kader yang telah diberhentikan atau kader yang telah dipecat tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun membentuk partai politik lagi yang sama dengan yang mereka dipecat, itu Undang-Undang Partai Politik," ujar Herzaky di PN Jakarta Pusat, Jumat, dikutip dari tayangan KompasTV.

Kisruh Partai Demokrat bermula dari kongres luar biasa (KLB) yang digelar kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

KLB yang digelar di Deli Serdang itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Namun, AHY menegaskan, KLB tersebut digelar tanpa memenuhi syarat yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.

Lapor Dugaan Pemalsuan

Sejumlah pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko melaporkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Bareskrim.

Mereka yang melaporkan adalah Damrizal, Ahmad Yahya, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, hingga Franky Awom.

Putera pertama mantan Presiden SBY ini dilaporkan terkait dugaan pemalsuan akta pendirian Partai Demokrat dengan memasukkan nama SBY sebagai pendiri partai.

"Jadi kami akan melaporkan saudara AHY diduga kuat melakukan pemalsuan akta otentik pendirian Partai Demokrat," kata Rusdiansyah selaku kuasa hukum di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat (12/3/2021).

AHY, kata Rusdiansyah, pada 2020, diduga memalsukan akta otentik pendirian Partai Demokrat dengan mencantumkan nama sang ayah sebagai pendiri Partai Demokrat. AHY disebut melakukan perubahan akta pendirian Partai Demokrat di luar forum kongres.

"Ada 59 orang yang menjadi founding fathers Partai Demokrat, tapi tidak ada nama SBY," kata Rusdiansyah. Ia menilai, AHY ingin mengubah sejarah Partai Demokrat.

Dalam pelaporannya terhadap AHY, Rusdiansyah membawa sejumlah barang bukti seperti akta otentik pendirian Partai Demokrat Tahun 2001, AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Tahun 2020.

(ind/tribun-medan.com)