Breaking News:

Harga Gabah Anjlok Tak Sebanding Biaya Produksi, HKTI Sumut Harap Ada Pengawasan Pupuk Subsidi

Di tengah dilema simpang siurnya impor beras, petani di Sumut kini harus merasakan pil pahit penurunan harga gabah.

Tribun Medan/Royandi
Sihar Sitorus saat berlomba dengan petani mengumpulkan gabah yang dijemur di halaman, Desa Sihorbo, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Di tengah dilema simpang siurnya impor beras, petani di Sumut kini harus merasakan pil pahit penurunan harga gabah.

Berdasarkan informasi dari Tumiran, petani Desa Kolam, Kecamatan Percutseituan, Deliserdang, gabah basah di pasaran saat ini seharga Rp 4.300. Padahal pada bulan Februari lalu masih di harga Rp 4.600.

Penurunan harga hingga Rp 300 ini dikeluhkan para petani lantaran harga pupuk yang kian melonjak dari Rp 25 ribu menjadi Rp 300 ribu per karung.

"Harga gabah tidak sesuai sama produksi. Ini betulan anjlok sekarang, sudah Rp 4.300, petani mengeluh karena kan udah harga ditekan tapi pupuk malah makin mahal. Kita udah bertahun gak ada ngerasain pupuk subsidi," ungkap Tumiran, Selasa (30/3/2021).

Dikatakannya, anjloknya harga gabah saat ini menyebabkan pendapatan semakin kecil sehingga dirinya harus berhemat menggunakan pupuk dan kehidupan sehari-hari.

"Udah makin kecil lah dapatnya, udah kena tekan harga gabah, ini lagi ditekan sama harga pupuk naik tapi bantuan tak ada. Udah bilang juga sama orang rumah hemat-hemat lah dulu. Ya semoga ada dari pemerintah solusi tentang ini. Ini katanya ada impor-impor beras, aduh makin pusing lah," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Pangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut, Alridiwirsah mengakui bahwa saat ini para petani lagi diliputi rasa khawatir.

"Banyak persoalan mereka yang saat ini memang lagi kita kaji. Jadi mereka itu mendapatkan bibit, pupuk kadang bukan dari mereka sendiri tapi terkadang mereka pinjam dari tengkulak atau ke kilang untuk kebutuhan pertanian tapi jual sama mereka. Jadi tengkulak atau kilang yang menentukan harganya sehingga para petani ini tidak berdaya," ungkap Alridiwirsah.

Terkait pupuk subsidi yang seharusnya didapat dua kali dalam setahun, Alridiwirsah mengakui bahwa banyak pupuk subsidi yang tidak sampai ke petani secara langsung. Artinya penyaluran pupuk subsidi banyak tidak tepat sasaran.

"Kadang subsidi untuk petani tapi larinya bukan ke petani seperti ke kebun. Jadi pupuk subsidi jelas ada merk tertentu tapi dioplos orang itu dengan ganti karungnya ke karung pupuk biasa. Ini semua permainan lah adanya kartel," tuturnya.

Alri juga berharap agar ada pengawasan untuk penyaluran bantuan pupuk langsung kepada petani.

"Memang harus lah ditertibkan dan kejujuran itu perlu. Aparat itu terutama. Kalau petani ya kalau ada bantuan syukur tapi kadang dipermainkan oleh aparat, terkait desa maupun penyuluh, janganlah seperti itu," kata Alri.

(cr13/tribun-medan.com)

Penulis: Kartika Sari
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved