Breaking News:

Mantan Bupati Labura Haji Buyung Pikir-pikir Divonis 18 Bulan Penjara

Mantan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Khairuddin Syah alias Haji Buyung divonis pidana penjara selama 18 bulan dalam sidang di Pengadilan Tipikor M

TRIBUN MEDAN / Gita Tarigan
Terdakwa mantan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Kharruddin Syah alias Haji Buyung jalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (8/4/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Khairuddin Syah alias Haji Buyung divonis pidana penjara selama 18 bulan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (8/4/2021).

Majelis hakim yang diketuai Ketua Mian Munthe menilai, Buyung terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kharruddin Syah, dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp 100 juta, subsidair 2 bulan kurungan," vonis Hakim Ketua Mian Munthe.

Dalam amar putusannya, adapun yang memberatkan karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.

"Sementara yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan mengakui kesalahannya," ucap hakim.

Baca juga: Berfoto dengan Wanita Cantik Ini, Hotman Paris: Cerai Gak Ya? Godaan Ada Terus

Baca juga: SOSOK Tien Soeharto di Balik Penguasaan Taman Mini, Awal Yayasan Harapan Kita Keluarga Cendana

Usai mendengar vonis, Buyung melalui Penasehat Hukumnya dan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budhi S menyatakan pikir-pikir.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang meminta agar Buyung dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Dalam dakwaan JPU menuturkan, perkara yang menjerat Haji Buyung bermula pada 16 Maret 2017, saat mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P T.A. 2017) Kabupaten Labura kepada Kementerian Keuangan RI senilai Rp 261 miliar, untuk pembangunan bidang Kesehatan, Pendidikan, Jalan dan Irigasi.

Kemudian sekitar awal bulan April 2017, Terdakwa memanggil Agusman Sinaga dan Habibuddin Siregar, yang saat itu menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Labuhanbatu Utara (Asisten I).

Terdakwa meminta keduanya untuk mengurus perolehan DAK APBN-P T.A. 2017, dan pengajuan usulan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Keuangan.

Halaman
123
Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved