Buntut Arogansi Pengusiran Wartawan, Balai Kota Digeruduk, Muchlis: Untuk Konfirmasi Saja Sulit

Buntut Arogansi Pengusiran Wartawan, Balai Kota Digeruduk, Muchlis: Untuk Konfirmasi Saja Sulit

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Puluhan wartawan yang bertugas di Kota Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Kamis (15/4/2021).

Aksi para wartawan ini terkait sikap arogansi pengaman kantor Walikota Medan yang menghalangi kinerja jurnalis, Rabu kemarin.

Ilham, salah satu korban arogansi petugas keamanan kantor Wali Kota Medan, mengatakan bahwa dirinya datang bukan meminta uang.

"Saya datang bukan meminta uang, namun ingin konfirmasi. Kami diusir seperti maling. Awas pak panglima Talam ada di sekeliling bapak," kata Ilham, Kamis (15/4/2021).

Dalam aksi tersebut, jurnalis membawa beragam spanduk dan poster penolakan sikap arogansi yang terjadi di lingkaran Wali Kota Medan.

Tidak hanya membawa beragam spanduk bertolak sikap arogansi, dalam aksi ini wartawan juga menandatangani spanduk penolakan sikap arogansi.

Wartawan lainnya, Muchlis Ariandi mengatakan peristiwa yang terjadi semalam ada bentuk penghianatan terhadap undang-undang pers.

"Kalau hari ini pers sudah tidak mendapat tempat yang layak, mana yang selama ini diumbar-umbar oleh pak Boby soal kolaborasi dengan jurnalis. Untuk konfirmasi saja sulit," katanya.

Pantauan Tribun Medan di lokasi, satu persatu wartawan menyampaikan aspirasi yang selama ini dikeluhkan dalam kondisi mencari berita.

Di mana keterbatasan dan hanya menerima rilis membuat wartawan sulit untuk mendapatkan berita.

Hani, wartawan Tribun Medan mengatakan bahwa apa yang dialami sudah mengangkangi undang-undang pers.

"Setiap dorstop kami dibatasi. Saat mau konfirmasi kami dibatasi. Kami ini bukan wartawan sosmed," sebutnya.

"Bapak duduk di situ karena kami rakyat. Kami dijamin undang-undang pers. Kenapa kalau mau dorstop harus ke Kabag umum. Apa ini pak. Bapak sudah mengangkangi undang-undang pers,"pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, petugas yang berjaga di Pemko Medan terkesan over protektif. 

Sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan dan wawancara diusir paksa petugas Satpol PP, Polisi hingga Paspampres.

Saat itu, awak media hendak mewawancarai Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution terkait masalah pegawai tata usaha di satu sekolah negeri yang mengaku belum mendapatkan tunjangan penghasilan.

Karena Bobby Nasution berada di kantornya, awak media menunggu di depan pintu masuk Pemko Medan. 

Saat itu datang sejumlah Satpol PP berpakaian lengkap.

Awalnya, awak media menjelaskan ingin wawancara.

Waktu wawancara pun hanya beberapa menit saja.

Sebab, setiap berita yang akan naik di media, tentu harus dilengkapi dengan konfirmasi. 

"Di luar aja. Jangan di sini," kata Satpol PP bertubuh tegap, Rabu (14/4/2021) sore.

"Kami disuruh Paspampres. Gak etis di sini. Di luar aja," kata Satpol PP itu.

Namun awak media menjelaskan, bahwa menghalang-halangi tugas pers ada hukum pidananya.

Sebab, jurnalis bekerja dilindungi undang-undang.

Mendengar penjelasan itu, Satpol PP tadi pergi.

Polisi yang memegang handy talky itu juga mengusir awak media. 

Alasannya tidak ada seorang pun yang boleh menunggu Wali Kota Medan di depan pintu masuk.

Karena tak ingin ribut, awak media kembali menjelaskan bahwa kehadiran di Balai Kota cuma sekadar ingin wawancara. 

"Kan udah dibilang Satpol PP tadi," kata polisi tersebut.

Lelaki itu juga mengusir awak media.

Dia juga memaksa awak media mematikan handphone.

Tidak boleh satu pun orang yang merekam-rekam di areal Balai Kota. 

"Dimatiin dulu lah (handphonenya), dimatiin. Biar sama-sama enak. Saya pun orang intelijen," sergah laki-laki berbaju safari tersebut.

Terkait masalah gaji, bukan cuma pegawai TU di sekolah negeri saja yang kabarnya belum dapat.

Honorer di BPPRD Kota Medan juga dikabarkan sudah tiga bulan tidak gajian.

Sejumlah honorer sempat mengeluhkan masalah ini.

Namun belum ada jawaban dari Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.