Sampai Nama Jenderal Andika Perkasa Mulai Disebut, Polemik Vaksin Nusantara dan Peneliti Asing

TRIBUN-MEDAN.com - Vaksin Nusantara semakin menarik perhatian terlebih dengan munculnya kontroversi terkait proses pembuatan vaksin yang kini mulai dipertanyakan statusnya sebagai Vaksin buatan Indonesia itu.

Yang terbaru, nama Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa mulai disebut-sebut terkait kontroversi Vaksin Nusantara ini.

Jenderal Andika Perkasa diminta bersikap mengenai proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta.

Pasalnya, polemik vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta dinilai makin 'panas'.

Karenanya, Jenderal Andika Perkasa diminta bisa mencegah munculnya kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan yang bisa meresahkan masyarakat, terutama dalam hal transparansi kegiatan yang dilakukan dr Terawan terkait dengan vaksin Nusantara.

Proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta dianggap berpotensi meresahkan masyarakat, lantaran  disinyalir tak terbuka alias tertutup.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyebut sikap Jenderal TNI Andika Perkasa dibutuhkan untuk menghalau kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan.

IPW juga mendapati adanya surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke Kasad terkait Vaksin Nusantara itu.

Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke Kasad itu berisikan empat poin. Yakni;

1. Sehubungan dengan info info di medsos berkaitan dengan pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan beberapa hal sbb:

a. Penelitian Fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dalam proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.

b. Mempedomani juk Bapak KASAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sudah menekankan kepada Tim Peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi & eksklusi penelitian demi validitas penelitian.

2. Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bahwa vaksin tersebut bagus (padahal masih dalam proses penelitian).

3. Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara. Proses dari pengambikan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dlm sampel penelitian.

4. Mohon menjadi maklum dan mohon petunjuk.