Dasar Orangtua Kolot! Anak Autis Sampai Buta Usai Dipasung, Kasihan, Dituduh Kerasukan Roh Jahat

Sekaligus menjamin disabilitas untuk memperoleh hak-haknya.

"Selain untuk pemenuhan hak-hak difabel berdasarkan potensi yang ada juga menutup kemungkinan pemerintah daerah untuk abai terhadap persoalan disabilitas," terangnya.

Dia menyebut, 12 daerah dari 35 Kabupaten / Kota di Jateng sudah memiliki perda / perwal Disabilitas.

Mirisnya, Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi belum memiliki Perda tersebut.

Padahal penetapan Perda tersebut dilakukan untuk menjamin hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama serta melindungi dari berbagai bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

Hal itu sangat urgent dibutuhkan para teman disabilitas sehingga kami meminta Pemkot segera menyusun dan mengesahkan perwal Disabilitas.

Perwal atau perda tersebut sangat dibutuhkan teman-teman disabilitas sebagai payung yang menaungi disabilitas ketika ada masalah kami kuat," terangnya.

Selain itu, lanjut dia, disabilitas Kota Semarang juga membutuhkan unit layanan disabilitas.

Unit tersebut berfungsi sebagai wadah pelatihan inklusi bagi teman-teman disabilitas.

"Unit itu melatih disabilitas yang menitik beratkan pra bencana dan stretegi penanggulangan bencana," paparnya.

Dia mengatakan, para disabilitas juga membutuhkan pemberdayaan mulai dari ekonomi, politik, sosial kesehatan, tenaga kerja, akses fasilitas umum.

"Apakah kebijakan Pemkot Semarang untuk difabel berhasil atau gagal Pemkot harus melibatkan para disabilitas," ujarnya.

Baca juga: Tak Sedarah tapi Seperti Saudara Kandung, Ruben Onsu Bongkar Kedekatan Betrand Peto dengan Anaknya

Meski demikian, dia tetap mengapresiasi lantaran sudah berusaha memenuhi hak-hak disabilitas.

Namun dia memberi catatan perlu ada perbaikan lantaran aksesibilitas penyandang disabilitas belum berjalan optimal.

"Hal itu dapat dilihat ne lalui kondisi fasilitas publik di Kota Semarang," katanya.