Pesan Tegas Mantan Ephorus Dr SAE Nababan Sebelum Tutup Usia: 'Tidak Perlu Militer Mengurus Papua' 

TRIBUN-MEDAN.com - Pesan Mantan Ephorus HKBP Pendeta Dr SAE Nababan sebelum Tutup Usia: "Tidak Perlu Militer Mengurus Papua." 

Permasalahan Papua amat pelik. Berkali-kali insiden berdarah, namun tanpa penyelesaian berarti.

Belakangan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah memutuskan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

Keputusan ini diambil menyusul semakin masifnya kekerasan yang dilakukan KKB yang berujung pada kematian, di antaranya seorang Jenderal TNI, yaitu Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU menjadi salah satu rujukan keputusan tersebut diambil.

"Berdasar definisi yang dicantumkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafisiliasi dengannnya adalah tindakan teroris," ujar Mahfud, Kamis (29/4/2021) lalu.

Setali tiga uang, setelah adanya penetapan ini, pemerintah langsung memerintahkan aparat keamanan mengejar KKB dengan tindakan tegas namun terukur.

"Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, terukur menurut hukum, dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarajat sipil," kata Mahfud yang dikutip dari artikel Kompas.com.

Baca juga: TERBARU Aksi Perlawanan KKB Papua di Malam Hari, Semoga Seluruh Prajurit Kita Selamat

Mahfud juga menyebut bahwa masyarakat Papua 92 persen sebetulnya pro terhadap Republik Indonesia.

"Pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tapi terhadap segelintir orang karena berdasarkan hasil survei lebih dari 92 persen mereka pro-republik," ujar dia.

Menilik permasalahan di Papua itu yang semakin memanas dan pendekatannya dilakukan dengan kekuatan senjata, memunculkan reaksi dari Tokoh Agama, di antaranya Mantan Ephorus HKBP Pendeta Dr SAE Nababan.

Reaksi itu dilontarkan Pdt. SAE Nababan saat hadir dalam diskusi dengan GAMKI belum lama ini.

Pdt. SAE Nababan mengungkapkan ketidaksetujuaannya atas pendekatan yang demikian (ala militer dengan kukatan senjata).

“Militer harus ditarik. Tidak perlu militer mengurus permasalahan ini,” tegas SAE yang dikutip dari artikel Catatan Perjalanan Pdt. Dr. S.A.E. Nababan, LLD yang dipublish pada 13 Februari 2021 di laman saenababan.com.

Sebagai pendeta di lima zaman dan sekaligus orang yang pernah mengalami represi dari rezim, termasuk dengan penggunaan aparat militer untuk mengintimidasi, SAE Nababan berharap pemerintah saat ini tidak mengulangi kesalahan pemerintahan Orde Baru yang sering bertindak melanggar demokrasi dan kemanusiaan.