Korban Bentrok Warga Natumingka-PT TPL: Kami Tidak Merampas Tanah Negara

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Seorang warga Desa Natumingka, Jusman Simanjuntak (75), yang terluka pada peristiwa bentrok masyarakat dengan karyawan PT Toba Pulo Lestari (PT TPL), Selasa (18/5/2021), menyatakan bahwa mereka bukan perampas tanah negara.

"Kami tidak merampas tanah negara. Kami menuntut tanah warisan nenek moyang kami. Latar belakang penanaman eukaliptus di Natumingka saya tahu persis. Saya saksi hidup," ujarnya, Rabu (19/5/2021). 

Ia menceritakan rentetan sejarah atas lahan yang menjadi sengketa tersebut. Menurutnya, pada tahun 1953, lahan tersebut dijadikan sebagai areal penghijauan (reboisasi). 

Walaupun diberikan sebagai lahan reboisasi, menurutnya warga tidak serta memberikan tanah tersebut kepada negara. Pasalnya, di kawasan lain pun program reboisasi tersebut lumrah terjadi. 

"Tahun 1953, di areal Natumingka dilakukan penanaman pinus dengan bahasa reboisasi. Yang kami tahu, reboisasi itu untuk menguatkan tanah bukan ada acara bahwa kami sudah siap memberikan ini menjadi tanah negara, bukan," ujarnya.

Baca juga: Warga Desa Natumingka dan Karyawan PT Toba Pulp Lestari Bentrok, 5 Orang Terluka

Baca juga: Bentrok Berdarah di Kabupaten Toba, 5 Warga Terluka, Ini Keterangan PT TPL

"Dan bukan hanya di Natumingka diadakan reboisasi, di daerah Tornagodang pun ada, daerah Lumban Ruhap ada. Tapi, kenyataan? Sayang seribu sayang, pemerintah kami tidak tanggap terkait penanaman pinus tersebut. Karena tidak ada komentar dari pemerintah Desa kami," sambungnya. 

Selain di desa mereka, ada dua desa lain yang berdekatan dengan mereka menjadikan lahan untuk reboisasi, tapi pinus tersebut dipanen oleh masyarakat, bukan kehutanan pun pemerintah. Dan, lahan tersebut tidak dikuasai oleh TPL, seperti yang mereka alami. 

"Tapi kalau yang di Tornagodang dan Lumban Ruhap, masyarakat yang memanen pinus. Bukan pemerintah. Bukan Kehutanan. Dan sampai sekarang, tanah orang itu aman," ungkapnya. 

Lalu, ia bercerita lugas seputar penyebab luka yang ada di bagian wajahnya. Ia mengisahkan kronologisnya.Awal bentrok terjadi setelah pihak PT TPL hadir di lokasi sengketa dan berencana menanam pohon eukaliptus. 

Karena masyarakat tahu akan rencana pihak TPL tersebut, maka masyarakat juga berada di lapangan dan melarang pihak TPL. Alhasil, penanaman pohon eukaliptus sempat terhenti. 

"Sewaktu karyawan PT TPL masuk ke lapangan, ternyata perdebatan acara menanam memang sempat terhenti. Itulah makanya kami beralih ke jalan. Sesudah di jalan, ada acara mediasi. Sesudah itu, timbul lagi perdebatan soal kepemilikan hak atas lahan tersebut," ujar Jusman Simanjuntak pada Rabu (19/5/2021). 

Sebelum istirahat berlangsung yang disertai dengan makan, ia menceritakan bahwa PT TPL menghubungi pihak Kehutanan. Dalam penuturannya, pihak Kehutanan mengatakan bahwa lahan tersebut sah dikelola oleh PT TPL karena telah memiliki izin. 

"Setelah istirahat, ada makan. Maka, secara mendadak ada dorong-mendorong. Sebelumnya, pihak TPL masih menelepon pihak Kehutanan. Jadi kami masih omong sama Pak Kehutanan dan pihak Kehutanan mengatakan bahwa sah-sah saja pihak TPL mengelola areal Natumingka karena mereka ini punya HGU," sambungnya. 

Walaupun demikian, ia mempertanyakan terkait status lahan tersebut. Pasalnya lahan tersebut diklaim sebagai tanah ulayat atau masuk dalam tanah masyarakat adat Natumingka. Ia mengatakan secara tegas bahwa masyarakat Natumingka tidak pernah sepakat bahwa lahan tersebut diberikan  kepada pihak PT TPL. 

"Tapi, saya sebagai saksi hidup menyampaikan bahwa kami masyarakat Natumingka tidak pernah sepakat bahwa Natumingka jadi lahan TPL. Itulah makanya kami selalu ngotot melarang pihak TPL menanami lahan itu sesuai dengan Surat Menteri pada tanggal 12 Agustus 2019," sambungnya.