Breaking News:

Bentrok Berdarah TPL

Dua Hari Usai Bentrok Warga vs Pekerja TPL, Bupati Toba Temui Masyarakat Adat Natumingka

Bupati Toba Poltak Sitorus bersama rombongan menemui masyarakat adat Natumingka, Kamis (20/5/2021).

Penulis: Maurits Pardosi
Editor: Juang Naibaho
Tribun-Medan.com/Maurits Pardosi
Bupati Toba Poltak Sitorus saat disambangi di Kantor Bupati pada Kamis (20/5/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Bupati Toba Poltak Sitorus menyayangkan terjadinya bentrok antara masyarakat adat Natumingka dengan pekerja PT Toba Pulp Lesatri (TPL) di Desa Natumingka,Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba pada Selasa (18/5/2021) lalu.

Poltak Sitorus bersama rombongan akhirnya menemui masyarakat adat Natumingka, Kamis (20/5/2021).

Ia mengatakan bahwa hingga kini belum tahu pasti siapa yang salah dalam peristiwa tersebut.

"Kita akan ajak bicara. Kita sayangkan hal ini terjadi. Ya, kalau sekarang kan, kita tidak bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah dalam hal itu," ujar Poltak, Kamis.

Baca juga: Wujudkan Program Tarhilala, Bupati Toba Terima Bantuan Karung Sampah dari TPL

Ia berharap bahwa masyarakat dan pihak PT TPL berdamai setelah ada pembicaraan.

"Yang kita inginkan, semua orang mencari damai. Ini yang kita minta supaya kedamaian yang kita cari bersama TPL dan masyarakat," sambungnya.

Terlihat bupati bersama rombongan Pemkab Toba menjumpai masyarakat adat di Desa Natumingka lepas ikuti rapat dengan pemuka agama, di Kantor Bupati, Kamis sore.

Baca juga: Bentrok Berdarah di Kabupaten Toba, 5 Warga Terluka, Ini Keterangan PT TPL

Poltak menyebut ingin mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya yang langsung menghubungi pihak TPL sehingga membubarkan diri.

"Kita mau dengarkan keluhan masyarakat. Dan pada saat itu sebenarnya, kita sudah bertemu dan udah ketemu dengan kepala desa. Dan waktu kejadian itu, saya yang telepon TPL supaya mundur dan itu memang berhasil," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Angkat Bicara Soal Konflik Masyarakat Natumingka dengan PT TPL

Saat disinggung soal Perda yang mengatur tanah ulayat, ia mengatakan bahwa sebelum dirinya menjabat sebagai bupati, tim verifikasi sudah dibentuk.

"Bukan tidak berjalan apa-apa. Sebelum kami ya, ini sudah dibuat tim verifikasi. Inikan diarahkan juga supaya prosesnya dengan TORA (Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria). Tapi masyarakat tidak mau dengan TORA. Ini kan persoalan," sambungnya.

Baca juga: BREAKING NEWS Ephorus HKBP Pdt Robinson Menentang Keras Pengubahan Hutan jadi Lahan Eucalyptus

Ia akan menyampaikan kepada masyarakat agar tetap mengikuti prosedur hukum dalam mengurus tanah yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat.

"Apa yang kita lakukan kalau tidak dengan TORA. Nah semua ini kan harus mengikuti prosedur hukum yang ada. Jadi, kita akan menyampaikan ini kepada masyarakat," jelasnya.

"Jadi dilepaskan dulu dari kehutanan, baru mereka bisa dapat sertifikat," pungkasnya. (cr3/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved