PSMS Medan
PSMS Butuh Dana Segar Rp 10 Miliar untuk Bisa Bersaing, Mulyadi: di Bawah 7 M cuma Numpang Lewat
Di bawah itu kita numpang lewat aja (di Liga). Kalau Rp 7 miliar targetnya untuk tidak degradasi. Kalau Rp 10 miliar kita bisa targetnya Liga 1
lihat foto
Satu Musim, Idealnya PSMS Medan Butuh Rp 10 Miliar
Laporan wartawan Tribun Medan Sofyan Akbar
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PSMS Medan memerlukan dana segar untuk sekali musim sekitar Rp 10 Miliar. Manager PSMS Medan Mulyadi Simatupang mengaku untuk sekali musim memerlukan dana segar agar bisa menonjolkan pemain-pemain yang berkualitas.
"Ya standarnya Rp 10 miliar, paling standar artinya Rp 10 miliar kita sudah bisa bersaing," katanya, Selasa (1/6/2021).
Mulyadi bilang PSMS Medan tentu bisa berbuat banyak apabila memiliki dana lebih.
"Kalau untuk (klub) kelas atasnya Rp 12 sampai Rp 15 miliar. Kalau sekarang Persis Solo Rp 28 miliar. Kalau kita Rp 15 miliar kita sudah luar biasa," terangnya.
Dikatakan pria yang akrab disapa Pak Mul ini, Rp 10 Miliar saja sudah standar.
Sebenarnya minimal butuh dana sebesar Rp 7 Miliar.
"Di bawah itu kita numpang lewat aja (di Liga). Kalau Rp 7 miliar targetnya untuk tidak degradasi. Kalau Rp 10 miliar kita bisa targetnya Liga 1," ungkapnya.
Mulyadi juga menambahkan materi memang bukan hal utama untuk mencapai prestasi, harus ada poin penting lainnya. "Bukan soal materi, tapi juga semangat dan karakter," pungkasnya.
KABAR Gembira Kapolri Jenderal Listyo Terbitkan Izin Kompetisi Liga 1 dan Liga 2, Ini Syaratnya
Kabar baik untuk pecinta sepakbola di Tanah Air.
Pasalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menerbitkan izin pertandingan sepak bola Liga 1 dan Liga 2 tahun 2021.
Kendati begitu, kompetisi tersebut nantinya harus diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) penanganan Covid-19 atau virus corona yang disiplin dan ketat.
Dalam informasi yang didapat, Kapolri menegaskan, meskipun izin kompetisi tersebut diberikan, namun seluruh pihak harus tetap mengutamakan azas Salus Populi Supreme Lex Esto atau keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.
Sehingga, tidak terjadi penyebaran virus corona.
