Ketika ICW Minta Kapolri Menarik Firli Bahuri dari KPK, Ini Respon Menohok Kapitra Ampera

16. Novariza

17. Budi Sokmo Wibowo

18. Sugeng Basuki

19. Agtaria Adriana

20. Aulia Postiera

21. Praswad Nugraha

22. March Falentino

23. Marina Febriana

24. Yudi Purnomo

25. Yulia Anastasia Fu'ada

26. Andre Dedy Nainggolan

27. Ahmad Fajar

28. Airien Marttanti Koesniar

29. Juliandi Tigor Simanjuntak

30. Nurul Huda Suparman

31. Rasamala Aritonang

32. Andi Abdul Rachman Rachim

33. Nanang Priyono

34. Qurotul Aini

35. Hasan

36. Rizki Bayhaqi

37. Rizka Anungnata

38. Candra Septina

39. Waldy Gagantika

40. Abdan Syakuro

41. Ronald Paul

42. Panji Prianggoro

43. Damas Widyatmoko

44. Rahmat Reza Masri

45. Benydictus Siumlala Martin Sumarno

46. Adi Prasetyo

47. Ita Khoiriyah

48. Tri Artining Putri

49. Christie Afriani

50. Rieswin Rachwell

51. Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan

52. Wisnu Raditya Ferdian

53. Teuku Rully

Sebagaimana diketahui, TWK merupakan bagian dari alih status pegawai KPK ke ASN sebagai konsekuensi disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Dari 1.349 pegawai KPK yang mengikuti tes, tersaring 75 tak dapat lulus TWK dan gagal menjadi ASN.

Dalam perkembangannya, dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK tersebut, 51 diantaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono yang masuk dalam daftar 75 pegawai yang tak lolos mengaku hingga kini belum mendapatkan surat pemberhentian secara resmi dari KPK.

"Belum (dapat surat pemberhentian)," kata Giri, Selasa (1/6/2021).

Adapun Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, juga mengungkapkan hal senada.

Menurutnya, pegawai hanya diinformasikan kalau mereka tidak lolos TWK.

"Bahwa sampai dengan hari ini kami sama sekali belum pernah mendapatkan hasil tes wawasan kebangsaan kami seperti apa hanya diberitahukan tidak memenuhi syarat," kata Yudi Punomo di Jakarta, Senin (31/5/2021).

Ia mengatakan, dengan dasar itu tersebut maka para pegawai TMS harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan.

Hal tersebut berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) Tahun 2021 tentang hasil asesmen TWK.

Lebih lanjut Yudi menjelaskan, para pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) hingga saat ini tidak bisa lagi menangani tugas pokok dan tanggung jawab mereka.

Begitu juga dengan para kepala satuan tugas (kasatgas) dan penyidik yang tidak bisa melanjutkan pekerjaan atas perkara yang tengah mereka tangani.

"Tentu bagi kami ini sangat mengganggu upaya-upaya pemberantasan korupsi karena kerja-kerja kami terganggu," tandas dia.

Kemenangan di Ronde Pertama

Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menanggapi pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Koko, panggilannya, menyatakan pelantikan pegawai tersebut merupakan cita-cita lama Ketua KPK Firli Bahuri yang akhirnya tercapai.

“Menanggapi pelantikan ASN, saya sampaikan selamat kepada Firli Bahuri, akhirnya yang sudah dicita-cita cukup lama tercapai sudah, ronde pertama telah dimenangkannya,” kata Koko lewat keterangan tertulisnya yang ditelah tayang di Tribunnews.com, Selasa (1/6/2021).

Dengan terwujudnya pelantikan ini, Koko menyebut, menjadi kabar baik bagi oligarki.

Salah satu pegawai yang dinyatakan tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini juga mengatakan Firli membuktikan kesetiakawanannya. Meski ia tak menyebut kawan yang dimaksud.

“Tentu ini kabar baik bagi oligarki, akhirnya KPK benar-benar menjadi sangat kuat. Dan ini juga membuktikan mental Firli yang luar biasa baik terkait kesetiakawanan, dengan kebaikan ini mudah-mudahan Firli dikategorikan yang akan masuk surga,” sebut Koko.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pesan untuk untuk para pegawai KPK yang telah dilantik, serta pegawai yang masih bekerja di lembaga antirasuah tersebut.

“Kepada kawan-kawan yang di dalam yang telah menjadi ASN pesan saya tetap jaga kekompakan, kokoh dalam idealisme memberantas korupsi, saya pribadi, saya bangga dengan kalian,” katanya.

Meski demikian, ia juga menegaskan pertarungan antara 75 nama eks KPK yang tidak lolos TWK dengan lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut masih akan berlangsung lama. 

Koko berpesan agar ke-75 nama tersebut bisa menyiapkan strategi dan stamina untuk pertarungan berikutnya.

“Untuk kawan-kawan 75 gimana, biasa kena hook dan jatuh di ronde pertama, pertarungan masih panjang, siapkan strategi, stamina dan jangan lupa berdoa. Panjang umur perjuangan,” ujar dia.

Ketua KPK Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN di Gedung Juang KPK, Selasa.

Angka itu merupakan jumlah pegawai yang dinyatakan lolos melalui TWK alih status menjadi ASN.

Pengucapan sumpah dilakukan secara bertahap, diawali dengan pejabat struktural dan diikuti seluruh pegawai eselon 2 serta 3. 

Proses ini sebelumnya diwarnai aksi solidaritas dari pegawai yang lolos tes kepada mereka yang gagal TWK.

Lebih 600 pegawai sempat menyampaikan tuntutan ke pimpinan untuk menunda proses pelantikan di tengah polemik TWK.

Namun permintaan itu tak membuahkan hasil, pelantikan lebih 1.000-an pegawai KPK menjadi ASN tetap digelar.

Diketahui, pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN hingga kini masih menjadi polemik. 

Pegawai KPK yang mengikuti TWK awalnya berjumlah 1.349 orang. Namun 75 orang pegawai KPK dinyatakan tak lulus tes tersebut.

Beberapa pegawai yang tak lolos tersebut di antaranya pegawai senior yang berjasa menangani kasus-kasus korupsi besar seperti Novel Baswedan, Ambarita Damanik, juga Harun Al Rasyid. 

Perang Badar

Sementara itu, Firli Bahuri berharap instansinya makin galak memberantas korupsi di Indonesia  setelah 1.271 pegawainya resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Jenderal bintang tiga polisi itu langsung menyatakan perang badar melawan korupsi di Indonesia usai pegawainya jadi ASN.

"Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab Insya Allah sila ketiga persatuan Indonesia akan menjadi kekuatan segenap bangsa indonesia dalam perang badar melawan korupsi," ucap Firli di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021).

Firli mengatakan pernyataan perang ini didasari karena dia menilai korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan. 

Ia menegaskan korupsi bukan hanya merugikan keuangan namun turut menghambat kemajuan negara.

Para pegawai diminta siap melakukan perang itu. 

Firli menegaskan perang dengan korupsi wajib digaungkan untuk membuat bangsa dan negara berhasil mencapai cita-citanya.

"Perang bersama melawan korupsi yang mengakar di negeri ini tentunya dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Firli.

Firli mengatakan perang itu akan berlangsung sampai Indonesia bebas dari korupsi. 

Jika belum, KPK tidak akan pernah menyatakan 'gencatan senjata'.

"Pemberantasan korupsi tidak akan berhenti sampai kita mati, sampai Indonesia, NKRI bebas dari korupsi," tutur Firli.

Firli juga meminta para pegawainya memperkuat integritas usai dilantik jadi ASN. 

Independensi pegawai diminta tidak tergerus hanya karena berubah status. 

"KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh mana pun," tandas Firli.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com